MANADO – Skandal proyek tanpa identitas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Manado kini memasuki babak yang lebih mengkhawatirkan.
Bukan hanya tanpa papan informasi dan minim transparansi, hasil pantauan lapangan mengungkap dugaan serius pada kualitas konstruksi yang jauh dari standar teknis.
Di lokasi proyek, ditemukan fakta mencengangkan: pondasi bangunan di sinyalir hanya diletakkan di atas tanah dengan kedalaman galian beberapa sentimeter. Lebih parah lagi, kuat dugaan pondasi tersebut celah batunya banyak tidak diisi spesi campuran semen, sebagaimana mestinya dalam pekerjaan konstruksi.
Padahal, standar teknis bangunan secara umum mensyaratkan kedalaman pondasi minimal 60 hingga 100 sentimeter, tergantung jenis dan karakteristik tanah. Jika dugaan ini benar, maka proyek tersebut bukan hanya bermasalah secara administratif, melainkan berpotensi cacat konstruksi dan membahayakan keselamatan pengguna di kemudian hari.
Fakta ini semakin mempertebal aroma busuk proyek Disdikbud Manado yang sejak awal sudah disorot karena menghilangkan identitas proyek dari ruang publik. Proyek yang dibiayai uang negara berjalan tanpa papan informasi, tanpa kejelasan nilai anggaran, tanpa nama pelaksana, dan kini ditambah dugaan pengerjaan asal-asalan.
Sebelumnya, Kepala Disdikbud Manado, Bert Assa, saat dimintai klarifikasi justru melempar tanggung jawab ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Pengadaan barang dan jasa itu kewenangan PPK dengan pihak ketiga. Dari penawaran sampai kontrak, PPK yang tanda tangan,” ujar Bert Assa, Senin (15/12/2025).
Ironisnya, Bert Assa juga mengakui bahwa PPK konstruksi hanya satu orang, yakni Ezra Rondonuwu. Artinya, tidak ada alasan untuk saling berlindung di balik birokrasi. Namun hingga kini, PPK memilih bungkam total, memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup rapat.
Fakta-fakta ini menampar nalar publik. Bagaimana mungkin sebuah dinas yang mengelola dunia pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai kejujuran, etika, dan akuntabilitas justru mempertontonkan praktik yang mencederai nilai-nilai itu sendiri?
Kasus ini jelas tidak bisa direduksi sebagai kelalaian administratif belaka. Ini adalah alarm keras tentang bobroknya tata kelola anggaran dan lemahnya pengawasan internal. Keindahan fisik bangunan, jika ada, tidak akan pernah mampu menutupi bau busuk praktik non-transparan dan dugaan pelanggaran teknis di lapangan.
Publik kini menuntut tindakan nyata. Bukan sekadar memasang papan proyek di akhir pekerjaan, melainkan membuka seluruh dokumen proyek secara terang-benderang: mulai dari perencanaan, kontrak, nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, hingga hasil pengawasan teknis.
Jika tidak, maka proyek ini layak dicatat sebagai preseden buruk pengelolaan uang rakyat di Kota Manado dan menjadi pintu masuk bagi Inspektorat, APIP, hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan proyek gelap yang bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan publik.
