Manado – Tekanan agar Musyawarah Provinsi (Musprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Utara segera digelar kian menguat.
Mandeknya konsolidasi organisasi hingga dua periode kepengurusan dinilai sebagai alarm keras perlunya evaluasi total terhadap arah dan kepemimpinan PBSI Sulut.
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal. Hingga kini, baru lima kepengurusan PBSI kabupaten/kota yang terbentuk secara definitif. Padahal, Sulawesi Utara memiliki 15 kabupaten/kota, dan secara normatif pembentukan struktur daerah seharusnya telah tuntas, terlebih PBSI Sulut telah melewati periode kedua kepemimpinan.
Situasi ini memicu pertanyaan serius di kalangan insan bulutangkis: mengapa konsolidasi organisasi berjalan lamban, dan ke mana arah pembinaan prestasi jika struktur dasar organisasi tak kunjung terbentuk menyeluruh?
PBSI kabupaten/kota sejatinya merupakan tulang punggung pembinaan—mulai dari pembibitan atlet usia dini, kompetisi berjenjang, hingga regenerasi prestasi. Tanpa organisasi daerah yang aktif dan sah, pembinaan dikhawatirkan berjalan sporadis, tanpa arah, dan kehilangan kesinambungan.
PBSI Sulut saat ini dipimpin Prof. Dr. dr. Adrian Umboh, Sp.P(K) yang telah menjabat selama dua periode.
Dalam rentang waktu tersebut, publik olahraga menilai fondasi organisasi semestinya sudah kokoh dan merata, bukan justru menyisakan pekerjaan rumah mendasar yang berdampak langsung pada pembinaan atlet.
Sejumlah pengurus klub dan pemerhati olahraga menegaskan, Musprov PBSI Sulut adalah jalan konstitusional untuk menguji laporan pertanggungjawaban, mengevaluasi capaian, menyusun ulang arah pembinaan, sekaligus menentukan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan organisasi ke depan.
“Perlu penyegaran agar PBSI Sulut kembali bergairah di bawah pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Berkaca dari kejadian kemarin, Muskot yang ricuh seharusnya tidak lagi terjadi.
Bahkan pemilihan semestinya tak perlu digelar karena sebelumnya sudah ada Machmud Turuis yang terpilih sebagai ketua,” ujar seorang pengamat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Musprov bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi di tingkat provinsi. Di sanalah arah kebijakan ditentukan secara demokratis dan transparan.
Menunda Musprov justru berisiko memperpanjang stagnasi, memperlebar konflik internal, serta menghambat lahirnya atlet potensial dari daerah.
“Musprov sudah harus dilaksanakan. Ini demi kepentingan banyak orang, bukan kepentingan segelintir pihak,” tegasnya.
Sebagai cabang olahraga unggulan, bulutangkis membutuhkan manajemen solid dan kepemimpinan visioner.
Kini, sorotan publik olahraga tertuju pada komitmen pengurus PBSI Sulut untuk membuka ruang evaluasi secara terbuka. Demi masa depan bulutangkis Sulawesi Utara, Musprov PBSI Sulut dinilai sudah saatnya digelar bukan ditunda lagi.
