Manado – Sejumlah kegiatan proyek di bawah naungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, khususnya Satker Wilayah I, mulai mendapat perhatian publik menyusul munculnya keluhan dari beberapa pihak kontraktor.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat kontraktor yang merasa belum mendapatkan kejelasan terkait mekanisme pelaksanaan proyek. Kondisi ini memicu pertanyaan dan harapan agar pengelolaan proyek dapat dijalankan lebih transparan dan profesional, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Menanggapi hal tersebut, Organisasi Masyarakat Brigade Manguni (BM) wilayah Manado dan Minahasa Utara menyampaikan pandangannya. Tonaas BM Manado Rivai Kalangi bersama Tonaas BM Minut Jhonk Ngantung menilai pentingnya keterbukaan informasi agar tidak berkembang menjadi asumsi negatif di tengah masyarakat.
“Kami berharap setiap persoalan yang muncul dapat dijelaskan secara terbuka, sehingga tidak menimbulkan prasangka maupun keresahan,” ujar Rivai Kalangi.
BM juga menyoroti perlunya menjaga iklim kerja yang kondusif di lingkungan BPJN Sulut, mengingat proyek-proyek infrastruktur memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas serta dunia usaha jasa konstruksi.
Seiring beredarnya berbagai informasi di ruang publik, BM menilai klarifikasi dari pihak terkait, khususnya Satker Wilayah I BPJN Sulut, menjadi langkah penting untuk meluruskan berbagai persepsi.
“Kami mendorong adanya penjelasan resmi agar semua pihak memperoleh informasi yang utuh dan berimbang,” tambahnya.
BM menyatakan siap berperan sebagai mitra kritis yang konstruktif, dengan mengedepankan dialog dan mekanisme yang sesuai aturan. Mereka berharap setiap dugaan atau keluhan dapat ditindaklanjuti melalui jalur yang tepat, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Isu ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
