Manado – Dua pelajar asal Kota Manado, masing-masing berstatus siswa SMP dan SMA, teridentifikasi terpapar ideologi kekerasan ekstrem dan menjalani intervensi dini oleh Densus 88 Antiteror Polri. Kasus ini menjadi perhatian serius bagi orang tua, sekolah, serta pemangku kepentingan pendidikan dan perlindungan anak.
Kedua pelajar tersebut diketahui terlibat dalam komunitas daring True Crime Community (TCC). Komunitas yang awalnya mengatasnamakan diskusi kejahatan nyata ini, dalam praktiknya dimanfaatkan untuk menyebarkan paham ekstrem seperti Neo-Nazi dan Supremasi Kulit Putih, yang mengandung unsur rasisme, kebencian, dan glorifikasi kekerasan.
Radikalisasi Melalui Media Sosial
Hasil penelusuran aparat menunjukkan penyebaran paham tersebut dilakukan secara masif melalui platform daring, terutama Telegram. Anak-anak tidak hanya terpapar narasi kebencian, tetapi juga dikenalkan pada doktrin pembenaran kekerasan.
Berdasarkan hasil asesmen, kedua pelajar asal Manado dinilai berada pada tahap yang memerlukan penanganan segera guna mencegah potensi tindakan berbahaya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil menitikberatkan pada pencegahan dan pemulihan, bukan penindakan hukum.
Pendampingan Terpadu Lintas Instansi
Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi digelar pada Selasa (20/1/2026) di UPTD PPA Pemprov Sulawesi Utara, Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Kota Manado. Rapat ini melibatkan Densus 88 Antiteror Polri, Polda Sulut, Kesbangpol Sulut, Dinas PPA Sulut, Dinas Pendidikan Daerah Sulut, serta unsur pendampingan anak.
Kepala Dinas P3AD Pemprov Sulut, Wanda Musu, menyampaikan bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan berasal dari sekolah yang berbeda. Informasi awal diterima pada akhir 2025 dan langsung ditindaklanjuti dengan pendampingan intensif.
“Pendampingan sudah kami lakukan sebanyak lima kali, termasuk pertemuan dengan orang tua. Fokus kami adalah pemulihan psikologis dan penguatan lingkungan keluarga,” ujar Wanda.
Faktor Kerentanan Anak
Hasil pendampingan mengungkap bahwa kedua pelajar merupakan korban perundungan (bullying), mengalami keterbatasan perhatian orang tua, serta berstatus sebagai siswa pindahan. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan kerentanan anak terhadap pengaruh negatif di ruang digital.
“Dalam situasi tersebut, anak mudah mencari ruang penerimaan di media sosial, tanpa menyadari risiko yang ada,” jelas Wanda.
Penegasan Densus 88
Kasatgas Wilayah Sulut Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol I Nyoman Sarjana, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari pemantauan nasional terhadap penyebaran ideologi ekstrem berbasis daring.
“Kedua anak tidak diproses secara hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pembinaan dan pendampingan bersama instansi terkait,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak.
“Pengawasan dan komunikasi dalam keluarga menjadi kunci utama pencegahan,” ujarnya.
Penguatan Pendidikan Karakter
Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Ketua Brigade Manguni Kota Manado, Rivai Kalangi, menilai bahwa pendidikan moral berperan sebagai benteng ideologis bagi generasi muda.
“Nilai empati, toleransi, dan kemanusiaan harus ditanamkan secara konsisten agar anak tidak mudah terpapar paham kekerasan,” katanya.
Ancaman yang Perlu Diwaspadai
Berdasarkan data kepolisian hingga awal 2026, puluhan anak di berbagai provinsi teridentifikasi terpapar ideologi ekstrem melalui komunitas daring serupa. Kondisi ini menuntut kewaspadaan semua pihak, terutama orang tua dan institusi pendidikan.
Kasus di Manado menjadi pengingat bahwa pencegahan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas.
