TOMOHON — Polemik serius mengguncang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon. Pemerintah Kota Tomohon diduga memfasilitasi Musyawarah Daerah (Musda) LPM tandingan tanpa sepengetahuan Ketua LPM Kota Tomohon yang sah, Maria Polii, sehingga memicu dualisme kepengurusan LPM Tomohon.
Maria Polii menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui, apalagi terlibat, dalam pelaksanaan Musda tersebut. Ia juga menepis tudingan adanya kepentingan tertentu, dengan menegaskan bahwa selama kepemimpinannya LPM Kota Tomohon tidak pernah menerima dana hibah dari Pemkot Tomohon.
Ironisnya, meski LPM Kota Tomohon memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan Kesbangpol Kota Tomohon dan ditandatangani Kepala Badan Kesbangpol Stenly C. Mokorimban, SH, Pemkot Tomohon justru mengizinkan Musda dilakukan oleh pengurus yang dinilai tidak sah. Dari Musda tersebut, Arnold Poli kemudian ditetapkan sebagai Ketua LPM Kota Tomohon versi lain.
Situasi ini memicu reaksi keras dari Maria Polii. Didampingi Wakil Ketua I OKK LPM Kota Tomohon, ia secara resmi meminta Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti persoalan serius ini, khususnya dugaan adanya tindakan pemecahan organisasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Tomohon.
“Ini bukan sekadar konflik internal, tapi sudah mengarah pada dugaan pemecahan organisasi secara sistematis,” tegas Maria Polii.
Lebih jauh, Maria Polii menilai kuat adanya indikasi permainan yang tidak sehat di lingkungan Kesbangpol Kota Tomohon, yang berujung pada lahirnya dualisme LPM di Kota Tomohon. Ia menyayangkan sikap Pemkot Tomohon yang dinilai membuka ruang dan memfasilitasi terjadinya dualisme organisasi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kota Tomohon maupun Kesbangpol Kota Tomohon terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti sikap tegas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengurai konflik yang dinilai berpotensi merusak tatanan kelembagaan LPM di Kota Tomohon.(@dm)
