Manado - Komitmen tegas dalam menjaga integritas pengelolaan aset daerah kembali ditunjukkan . Senin (20/4/2026), orang nomor satu di Sulawesi Utara itu turun langsung memimpin apel kendaraan dinas di halaman Kantor Gubernur, sekaligus mengirim pesan kuat: tidak ada ruang bagi penyimpangan Barang Milik Daerah (BMD).
Sejak pagi, ratusan kendaraan dinas milik perangkat daerah tampak berjejer rapi, siap menjalani pemeriksaan menyeluruh. Tidak sekadar formalitas, kegiatan ini menjadi panggung ketegasan gubernur dalam memastikan seluruh aset daerah benar-benar berada dalam kendali dan digunakan sesuai aturan.
Dengan langkah mantap, gubernur meninjau satu per satu kendaraan. Ia memeriksa kondisi fisik, kelayakan operasional, hingga kelengkapan administrasi seperti STNK dan BPKB. Bahkan, kesesuaian penggunaan kendaraan dengan jabatan pemegangnya pun tak luput dari perhatian.
“Setiap kendaraan harus jelas statusnya, terdata dengan baik, dan benar-benar menunjang kinerja. Penggunaan di luar ketentuan tidak akan ditoleransi,” tegasnya di hadapan peserta apel.
Pesan itu bukan sekadar retorika. Gubernur juga mengingatkan keras agar tidak ada kendaraan dinas yang terbengkalai atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Baginya, setiap unit kendaraan adalah representasi tanggung jawab negara yang wajib dijaga, dirawat, dan dipertanggungjawabkan secara penuh.
Langkah ini sekaligus memperkuat citra Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai institusi yang serius membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Apel kendaraan dinas menjadi simbol nyata bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan di atas meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulut menegaskan arah kebijakan yang jelas: pengelolaan aset daerah harus tertib, transparan, dan akuntabel. Di saat yang sama, disiplin aparatur terus didorong agar fasilitas negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.
Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan langsung menyentuh akar persoalan, gubernur menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi bukan sekadar wacana—melainkan aksi nyata yang mulai dirasakan di lapangan.
.jpg)
