MANADO - Pemerintah dan media massa dinilai memiliki peran strategis dalam membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di era digital yang bergerak cepat. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Clief R. Wangke S.Sos, dalam pemaparannya mengenai strategi komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurut Wangke, pengelolaan informasi publik tidak lagi sekadar menyampaikan berita atau program pemerintah, tetapi harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah. Ketika informasi disampaikan secara terbuka, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik akan semakin kuat,” ujar Wangke.
Ia menjelaskan, optimalisasi kanal komunikasi digital menjadi kebutuhan mendesak di era transformasi teknologi saat ini. Pemerintah dituntut mampu memanfaatkan berbagai platform digital untuk memastikan informasi resmi dapat diakses masyarakat secara cepat dan akurat.
Namun di sisi lain, tantangan pengelolaan informasi juga semakin kompleks. Penyebaran hoaks, disinformasi, hingga rendahnya literasi digital masyarakat menjadi ancaman serius yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
Karena itu, Wangke menekankan pentingnya penerapan prinsip pengelolaan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pemerintah tidak boleh tertutup terhadap kritik, melainkan harus menjadikannya sebagai bagian dari evaluasi pelayanan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya peran media massa sebagai mitra strategis pemerintah. Media dinilai memiliki fungsi vital dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kolaborasi pemerintah dan media harus diperkuat. Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga pengontrol sosial yang membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang sehat dan dipercaya publik,” katanya.
Selain itu, penguatan literasi digital masyarakat juga menjadi rekomendasi strategis yang dinilai mendesak dilakukan. Literasi digital diperlukan agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi menyesatkan di media sosial.
Wangke menegaskan, strategi komunikasi publik ke depan harus dibangun melalui sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah diyakini dapat terus meningkat di tengah tantangan era digital.
