MANADO - Komitmen membangun komunikasi terbuka dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi fokus utama dalam Media Workshop yang digelar Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Manado, Jumat (5/6/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan insan pers, pejabat BPJS Kesehatan, serta narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah guna membahas strategi komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif di era digital.
Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan, Yuliarso Budiman, yang mewakili Deputi Wilayah X, menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang selama ini terjalin baik antara BPJS Kesehatan dan media.
Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai penghubung informasi kepada masyarakat sekaligus mitra penting dalam mendukung penyebarluasan informasi yang akurat terkait program JKN.
“BPJS Kesehatan membutuhkan dukungan media sebagai mitra dalam memberikan informasi positif kepada masyarakat. Selain memperkuat silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang menyamakan persepsi demi perbaikan program JKN dengan tetap berkomitmen menyediakan data yang akurat dan jelas,” ujar Yuliarso.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Utama Manado, Nyaoman Wiwiek Yuliadewei M.M, AAK
Dalam sesi materi, Komisioner Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Carla Ch. Gerret, SP selaku Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan yel-yel “Kalau Bersih Mengapa Harus Risih”, Carla menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus fondasi utama transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Informasi publik adalah hak masyarakat. Transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab lembaga kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Clief R. Wangke, S.Sos memaparkan tantangan komunikasi publik di era digital yang menuntut pengelolaan informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya.
Ia menyoroti pentingnya optimalisasi kanal komunikasi digital, penguatan literasi digital masyarakat, hingga kolaborasi strategis antara pemerintah dan media massa dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan publik.
“Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah. Karena itu pengelolaan informasi harus transparan, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital,” katanya.
Dalam workshop tersebut juga dibahas berbagai tantangan pengelolaan informasi publik, mulai dari penyebaran hoaks, rendahnya literasi digital, hingga kebutuhan membangun pola komunikasi yang lebih terbuka dan responsif.
Melalui forum ini, BPJS Kesehatan Manado berharap sinergi dengan media semakin kuat sehingga informasi mengenai program JKN dapat tersampaikan secara tepat, berimbang, dan terpercaya kepada masyarakat luas.
