MANADO — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan anggaran untuk program teknis dan bantuan yang menyasar langsung masyarakat petani tidak mengalami pemangkasan dalam APBD Perubahan 2026.
Sebaliknya, alokasi program Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Sulut justru mendapat tambahan anggaran sebesar Rp1 miliar.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tahlis Gallang, saat rapat pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 bersama DPRD Sulut di Manado, Selasa (1/9/2026).
Penjelasan itu sekaligus menjawab kekhawatiran anggota DPRD Sulut, Cindy Wurangian dan Michaela Paruntu, terkait adanya penurunan angka sekitar Rp2 miliar pada alokasi Dispertanak Sulut.
Kekhawatiran tersebut muncul karena sektor pertanian saat ini menghadapi ancaman El Nino dan kekeringan, yang berpotensi berdampak terhadap produksi serta aktivitas petani.
Namun, Tahlis menegaskan angka minus Rp2 miliar dalam dokumen anggaran tidak berarti pemerintah memangkas program untuk petani.
Menurutnya, angka tersebut muncul akibat pengalihan beban gaji penyuluh pertanian dari APBD ke APBN.
“Mulai Januari tahun ini, seluruh biaya gaji penyuluh pertanian di Sulut yang nilainya mencapai Rp3 miliar per tahun resmi dialihkan dari APBD menjadi beban pemerintah pusat. Otomatis belanja pegawai di APBD kita berkurang Rp3 miliar,” jelas Tahlis.
Dari efisiensi belanja pegawai tersebut, TAPD kemudian kembali mengalokasikan Rp1 miliar untuk memperkuat program teknis Dispertanak.
Dengan demikian, secara administrasi terjadi pengurangan Rp3 miliar untuk belanja gaji, tetapi di sisi lain terdapat penambahan Rp1 miliar untuk program pertanian.
“Hitungannya, pengurangan gaji Rp3 miliar dikurangi penambahan program Rp1 miliar, sehingga selisihnya di dokumen tercatat minus Rp2 miliar. Namun fakta sebenarnya, anggaran program yang menyasar langsung kelompok tani justru naik Rp1 miliar,” tegasnya.
Tahlis memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen Pemprov Sulut dalam memberikan pelayanan kepada petani.
Bahkan, tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan teknis di lapangan, terutama menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino.
Salah satunya melalui pengadaan pompa air dan fasilitas pendukung irigasi yang dibutuhkan petani hingga akhir tahun anggaran 2026.
“Jadi anggaran program petani sangat aman,” tegas Tahlis.
Penjelasan Pemprov Sulut ini menjadi penting di tengah tekanan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. DPRD pun diharapkan dapat memastikan setiap tambahan anggaran benar-benar bermuara pada kebutuhan petani di lapangan, bukan sekadar tercatat dalam dokumen APBD.
