MINAHASA — DPRD dan Pemerintah Kabupaten Minahasa akhirnya menyepakati Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Rabu (23/9/2026).
Meski seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tersebut, persetujuan itu disertai sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Minahasa, terutama menyangkut realisasi aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan Rommy Leke, DPRD meminta pemerintah daerah segera menyampaikan status realisasi seluruh pokir DPRD, termasuk usulan yang berasal dari hasil reses yang belum direalisasikan.
Permintaan tersebut dinilai penting agar DPRD memiliki gambaran yang jelas mengenai realisasi aspirasi masyarakat sekaligus menjadi bahan dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran pada periode berikutnya.
DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan pengalokasian anggaran.
Program pemerintah diharapkan tidak berhenti pada proses penganggaran, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua Adri Kamasi dan Wakil Ketua Putri Pontororing.
Rapat dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri 32 dari 35 anggota DPRD Minahasa.
Sementara itu, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan DPRD bersama Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurut Robby, perubahan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan dinamika daerah serta penyesuaian terhadap asumsi pendapatan dan belanja daerah.
Namun, ia menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh perangkat daerah harus mampu melaksanakan program secara tepat sasaran, meningkatkan realisasi anggaran, serta menghindari pemborosan,” tegas Robby.
Selain persoalan anggaran, Bupati juga mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca panas dan potensi dampak fenomena El Nino.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan risiko kekeringan maupun kebakaran. Karena itu, langkah mitigasi dan koordinasi antara pemerintah daerah serta masyarakat perlu diperkuat.
Dengan disepakatinya Ranperda Perubahan APBD 2026, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Kesepakatan DPRD dan Pemkab Minahasa tersebut sekaligus menempatkan efektivitas penggunaan anggaran, transparansi, efisiensi serta realisasi aspirasi masyarakat sebagai perhatian dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026. (Eky)


