JAKARTA - Wacana menaikkan standar kesejahteraan guru kembali mencuri perhatian publik. Usulan gaji minimal guru Rp15 juta per bulan yang disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel ramai menjadi sorotan di media sosial.
Once menilai angka tersebut layak dipertimbangkan sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru yang memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas pendidikan sekaligus masa depan generasi Indonesia.
Menurutnya, kesejahteraan guru tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan besaran penghasilan. Peningkatan pendapatan tenaga pendidik, kata dia, merupakan bagian dari investasi negara untuk mendorong kualitas pendidikan nasional.
Perhatian khusus juga disorot untuk guru yang mengabdi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Guru di wilayah tersebut dinilai menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan daerah lain, terutama karena keterbatasan fasilitas, akses transportasi, kondisi geografis, hingga sarana pendidikan.
Karena itu, selain penghasilan yang layak, guru yang bertugas di wilayah 3T dinilai pantas mendapatkan insentif lebih besar sebagai penghargaan atas pengabdian mereka.
Wacana peningkatan kesejahteraan guru juga mendapat perhatian dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Ia menyebut angka Rp5 juta per bulan masih memungkinkan untuk dipertimbangkan dengan memperhitungkan jumlah guru serta kemampuan anggaran negara.
Meski demikian, angka Rp15 juta tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Usulan itu masih merupakan aspirasi dan bagian dari wacana mengenai peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sementara itu, pemerintah pada 2026 telah melakukan penyesuaian sejumlah tunjangan guru. Tunjangan guru non-ASN disebut meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sedangkan guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp14 triliun untuk berbagai tunjangan guru non-ASN.
Kini, usulan gaji minimal Rp15 juta menjadi perbincangan publik. Di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan, muncul pertanyaan besar: seberapa jauh negara bersedia meningkatkan investasi untuk mereka yang berada di garis depan mencerdaskan bangsa?
