MANADO – Praktik mafia tanah dan mafia investasi menjadi ancaman serius yang tidak hanya berpotensi merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat memicu konflik pertanahan, mengganggu iklim investasi, hingga menciptakan ketidakstabilan sosial.
Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi bertema “Pencegahan dan Penindakan terhadap Mafia Tanah dan Mafia Investasi” di Hotel Gran Puri Manado, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Manado Andrei Angouw yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kota Manado, Julises Oehlers, SH.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa mafia tanah merupakan ancaman yang harus diwaspadai karena praktik tersebut kerap menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.
Karena itu, sosialisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pemangku kepentingan mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan konflik pertanahan yang berpotensi muncul akibat praktik mafia tanah.
“Tiga hal penting yang harus kita ketahui, yakni administrasi dan legalitas pertanahan, mengenali modus dan cara kerja mafia tanah, serta berhati-hati dalam melakukan transaksi dan penguasaan tanah,” tegas Oehlers.
Pemkot Manado juga mendorong terbangunnya sinergitas antara aparat penegak hukum, instansi pertanahan dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan serta penanganan terhadap praktik mafia tanah maupun mafia investasi.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Manado, Drs. Sonny Takumansang, M.Si., melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Ormas, Harter Nelwan, SE, M.Ec.Dev., menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menurut Harter, sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman sekaligus koordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pertanahan dan Pemkot Manado dalam melakukan pencegahan, pemberantasan dan pengawasan terhadap mafia tanah serta mafia investasi.
“Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada perangkat pemerintah daerah terhadap modus dan potensi risiko serta pencegahan terhadap mafia tanah. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas instansi, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Manado yang diwakili Kasi Intel Arthur Piri, SH, Polresta Manado yang diwakili Kanit Harda Adi Karim, SPd, Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Jumalyanto A, serta Asisten I Setda Kota Manado Julises Oehlers.
Para narasumber memberikan pemahaman mengenai potensi persoalan pertanahan, modus yang perlu diwaspadai serta langkah-langkah penanganan terhadap praktik mafia tanah dan mafia investasi.
Seluruh lurah di lingkungan Pemerintah Kota Manado turut dilibatkan sebagai peserta. Keterlibatan para lurah dinilai penting karena pemerintah di tingkat kelurahan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berbagai persoalan administrasi maupun pertanahan.
Pemkot Manado menilai pencegahan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi. Diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan instansi pertanahan agar masyarakat memperoleh perlindungan serta kepastian dalam penguasaan dan transaksi tanah.
Di sisi lain, pemberantasan praktik mafia tanah dan mafia investasi juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, kepastian hukum dan iklim investasi di Kota Manado.
