BOLSEL - Sorotan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah di Sulawesi Utara kembali mencuat. Kali ini, perhatian tertuju pada dua proyek pasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), yakni Pasar Tipe C Desa Domagin dan Pasar Desa Dominanga.
Proyek yang disebut mulai dikerjakan sekitar 2019 tersebut kini dipertanyakan publik karena dinilai belum memberikan manfaat optimal sebagaimana tujuan awal pembangunan.
Nilai anggaran yang pernah diberitakan mencapai miliaran rupiah, termasuk sekitar Rp6 miliar lebih untuk Pasar Dominanga, turut menjadi perhatian.
Namun, besaran anggaran, realisasi pembayaran, progres pekerjaan, status serah terima, hingga ada atau tidaknya kerugian negara belum dapat disimpulkan tanpa dokumen resmi, audit dan pemeriksaan aparat berwenang.
LIN DESAK PROYEK DIBONGKAR DARI HULU
Humas DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN), Yasir Arafat Lestaluhu, meminta aparat penegak hukum tidak hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi menelusuri seluruh proses proyek sejak awal.
Menurutnya, jika proyek tersebut memang dilaksanakan pada 2019, maka pihak-pihak yang memiliki kewenangan pada periode tersebut perlu dimintai keterangan sesuai kebutuhan pemeriksaan.
“Kami meminta KPK jangan hanya melihat kondisi bangunan yang ada sekarang. Telusuri dari mana proyek ini diusulkan, siapa yang merencanakan, siapa yang menganggarkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengawasi dan bagaimana proses pembayarannya,” tegas Yasir.
Ia juga menyinggung pejabat yang disebut memiliki keterkaitan dengan urusan proyek pada periode tersebut.
Yasir menyebut, jika benar pada 2019 Amstrong menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan memiliki kewenangan terkait proyek, maka yang bersangkutan dapat dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penelusuran fakta.
“Kalau pada 2019 Kadis Disperindag saat itu adalah Amstrong dan memang memiliki keterkaitan kewenangan dengan proyek tersebut, kami meminta KPK memanggil dan memeriksa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Menurut Yasir, pemeriksaan terhadap seseorang tidak serta-merta berarti orang tersebut bersalah.
“Pemeriksaan tentu bukan berarti menetapkan seseorang bersalah, tetapi untuk mencari fakta dan memastikan pertanggungjawaban proyek,” katanya.
“KALAU TIDAK ADA MASALAH, BUKA DOKUMENNYA”
LIN menegaskan sorotan tersebut bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi.
Yasir justru meminta seluruh informasi mengenai proyek dibuka dan diverifikasi melalui mekanisme resmi.
“Kami tidak menuduh siapa pun korupsi. Tetapi kalau proyek bernilai miliaran rupiah dipertanyakan masyarakat, maka dokumen dan pertanggungjawabannya harus jelas. Kalau semuanya benar, buka kepada publik. Kalau ada persoalan, aparat harus menelusurinya,” tegasnya.
Menurut dia, pemeriksaan juga tidak seharusnya berhenti pada pejabat pemerintah.
Kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, pejabat pembuat komitmen (PPK), pihak pengadaan maupun pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dapat dimintai keterangan sesuai kewenangan dan kebutuhan pemeriksaan.
PUBLIK PERTANYAKAN MANFAAT PROYEK
Persoalan utama yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana keberadaan dua pasar tersebut setelah anggaran negara digunakan untuk pembangunannya.
Publik meminta Pemkab Bolsel memberikan penjelasan terbuka mengenai:
- nilai pagu dan kontrak;
- sumber anggaran;
- kontraktor pelaksana;
- pejabat penanggung jawab;
- progres pekerjaan;
- status serah terima pekerjaan;
- status aset;
- tingkat pemanfaatan pasar; serta
- hasil audit atau pemeriksaan apabila sebelumnya pernah dilakukan.
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan apakah proyek telah selesai secara administratif maupun fisik dan apakah tujuan pembangunan benar-benar tercapai.
KPK, KEJAGUNG HINGGA MABES POLRI DIMINTA TELAAH
Yasir meminta KPK, Kejaksaan Agung, Kejati Sulut dan Mabes Polri melakukan telaah apabila terdapat bukti awal serta dasar hukum yang memadai.
“Jangan tunggu persoalan menjadi besar baru bergerak. Pemeriksaan harus berbasis dokumen dan bukti. Kalau ditemukan kerugian negara serta unsur pidana, proses sesuai hukum. Kalau tidak ditemukan, hasil pemeriksaannya juga harus disampaikan secara terang kepada masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Intinya sederhana: uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai proyek dibangun, anggaran terserap, tetapi masyarakat justru tidak mendapatkan manfaatnya,” pungkas Yasir.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada putusan atau temuan hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam proyek Pasar Tipe C Domagin maupun Pasar Dominanga. Seluruh dugaan dan pertanyaan publik masih perlu diverifikasi melalui dokumen, audit dan pemeriksaan resmi.
Pemkab Bolsel, Amstrong, kontraktor, konsultan serta pihak-pihak terkait tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas informasi yang menjadi sorotan.
