MANADO – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memperpanjang masa jabatan Mor Dominus Bastiaan (MDB) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut).
Perpanjangan kepengurusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Demokrat Nomor 88/SK/DPP.PD/DPD/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026. SK itu ditandatangani AHY bersama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Berdasarkan diktum keputusan tersebut, perpanjangan masa berlaku kepengurusan ditetapkan paling lama satu tahun atau sampai diselenggarakannya Musyawarah Daerah (Musda) maupun Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Partai Demokrat Sulut.
Keputusan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan organisasi, konsolidasi internal, serta kelancaran program kerja partai di tingkat daerah.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado, Noortje Henny Van Bonne, menyambut positif keputusan tersebut. Ia menilai Mor Dominus Bastiaan memiliki pengalaman organisasi serta mampu membangun hubungan dengan kader di berbagai tingkatan.
Menurut Noortje, Mor merupakan sosok yang dikenal dekat dengan masyarakat dan rekan-rekan sesama kader partai.
“Mor adalah sosok yang sangat baik, tulus, dan terbukti suka membantu masyarakat serta rekan-rekan separtai tanpa pamrih,” ujar Noortje, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Manado.
Ia juga menilai perpanjangan jabatan tersebut menunjukkan kepercayaan DPP terhadap Mor untuk melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat di Sulawesi Utara.
Pandangan serupa disampaikan pimpinan DPRD Sulut, Royke Anter, SE. Ia menilai Mor memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi partai di daerah dan melanjutkan konsolidasi internal.
Sementara itu, Mor Dominus Bastiaan membenarkan adanya perpanjangan masa jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulut.
“Sesuai dengan surat yang ada,” kata Mor singkat saat dikonfirmasi.
Dengan keputusan tersebut, Mor akan melanjutkan kepemimpinan Partai Demokrat Sulut hingga pelaksanaan Musda atau Musdalub, atau paling lama satu tahun sesuai ketentuan dalam SK DPP Partai Demokrat.
