Minahasa--Smnc--:Komitmen membangun Kabupaten Minahasa melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran kembali diperkuat. Pemerintah Kabupaten Minahasa bersama DPRD Kabupaten Minahasa secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Selasa (3/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kesepakatan ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, S.E., didampingi Wakil Ketua I Adrie Kamasi, S.H., M.H., dan Wakil Ketua II Putri M. Pontororing, S.E. Jalannya rapat berlangsung setelah pimpinan dewan memastikan persyaratan kuorum terpenuhi dengan kehadiran 25 anggota DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas koordinasi, komunikasi, serta kerja sama yang terjalin selama pembahasan hingga tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2027.
Bupati menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS memiliki arti strategis karena menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi anggaran daerah. Karena itu, setiap kebijakan yang dirumuskan harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta tantangan pembangunan ke depan.
Menurutnya, anggaran daerah tidak hanya harus memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga wajib memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program penanggulangan kemiskinan.
“Kesepakatan ini adalah wujud komitmen bersama. Di tengah tantangan pembangunan yang kian kompleks, setiap rupiah anggaran daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan memberikan dampak sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembenahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan,” tegas Robby.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan jajarannya agar tidak hanya berfokus pada perencanaan anggaran, tetapi turut memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan dan pergantian tahun.
Ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kenaikan harga maupun gangguan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diinstruksikan untuk memperkuat koordinasi dan melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan harga serta ketersediaan pasokan di pasar.
Langkah antisipatif tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mengendalikan tekanan inflasi, serta memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Sementara itu, Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam proses pembahasan KUA-PPAS hingga mencapai kesepakatan bersama.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kemitraan yang kuat dan komunikasi yang konstruktif antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dukungan Forkopimda, instansi vertikal, serta partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“Terima kasih atas partisipasi aktif seluruh pihak dari awal hingga selesainya rapat paripurna ini. Kerja sama dan kemitraan yang harmonis ini menjadi modal penting untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Minahasa ke depan,” ungkap Franky.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., unsur Forkopimda Minahasa, para Asisten, pimpinan instansi vertikal, tim ahli DPRD, insan pers, serta perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Manado (Unima).
Dengan tercapainya kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa dan DPRD diharapkan terus menjaga sinergi dalam mengawal tahapan penyusunan APBD hingga penetapannya. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi lahirnya kebijakan anggaran yang efektif, bertanggung jawab, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Minahasa.(Jem)
