MINAHASA, SMNC – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2027 resmi memasuki tahap pembahasan di DPRD. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,06 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,07 triliun.
Pembahasan diawali melalui Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Minahasa, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Franky Wolayan, didampingi Wakil Ketua I Adri Kamasi dan Wakil Ketua Putri Pontororing. Turut hadir Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., jajaran Forkopimda serta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dari total 35 anggota DPRD, sebanyak 27 anggota hadir dan menandatangani daftar hadir. Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Minahasa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sehingga dapat dilanjutkan.
Dalam penyampaian nota keuangan, Bupati Robby Dondokambey menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Penyusunan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Minahasa, yakni “Minahasa Daerah Pariwisata yang Maju dan Sejahtera.”
Berdasarkan struktur Ranperda APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.060.471.531.493. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124,5 miliar, pendapatan transfer Rp911,1 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,8 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.076.097.354.949, dengan rincian belanja operasi Rp882,6 miliar, belanja modal Rp48,9 miliar, belanja tidak terduga Rp6 miliar, dan belanja transfer Rp138,5 miliar.
Untuk pos pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp27,5 miliar.
Setelah penyampaian nota keuangan, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Minahasa.
Melalui perwakilan masing-masing, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh dr. Anita Mamuaya, M.Kes., menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Dalam pandangan tersebut, seluruh fraksi juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif para kepala dinas dan pimpinan SKPD dalam setiap agenda pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Menanggapi hal itu, Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajaran perangkat daerah agar mengikuti seluruh rangkaian pembahasan secara aktif, serius, dan bertanggung jawab.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan persetujuan peserta sidang untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2027 ke tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Persetujuan tersebut ditandai dengan ketukan palu Ketua DPRD Franky Wolayan, menandai dimulainya tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan anggaran pembangunan Kabupaten Minahasa tahun 2027.
Catatan redaksi: Terdapat selisih antara rencana pendapatan dan belanja daerah sekitar Rp15,63 miliar. Angka ini dapat menjadi salah satu poin penting untuk dicermati dalam pembahasan lanjutan APBD 2027. (Jemy)


