Postingan Populer

Total Tayangan Halaman

Iklan

Gubernur Yulius Selvanus Hadiri Penyerahan 37 Rekomendasi Kebijakan, Siap Selaraskan Program Sulut dengan Asta Cita

Swara Manado News
Selasa, 17 November 2026, 18:17 WIB Last Updated 2026-11-17T10:17:41Z


JAKARTA
– Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan sebanyak 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kehadiran Gubernur Yulius menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat serta menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Dalam arahannya, Menko Yusril menekankan bahwa fungsi kementerian koordinator tidak sekadar menyelenggarakan rapat atau menghasilkan dokumen administratif, tetapi harus mampu memastikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan berjalan secara nyata.

Ia meminta setiap instansi memahami persoalan yang belum terselesaikan, penyebabnya, pihak yang memiliki kewenangan, serta langkah konkret yang diperlukan untuk menangani berbagai persoalan lintas sektor.

Yusril juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur administrasi. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang benar, melalui prosedur yang tertib, serta didukung pertimbangan yang matang.

Selain itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan rekomendasi kebijakan tidak diukur dari tebalnya dokumen atau banyaknya rapat, melainkan dari manfaatnya dalam membantu instansi mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.

Karena itu, seluruh rekomendasi yang telah diserahkan diminta untuk ditindaklanjuti melalui rencana aksi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta pemantauan secara berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai dokumen administrasi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti substansi rekomendasi kebijakan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah strategis di kawasan timur Indonesia perlu terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang hukum, perlindungan hak asasi manusia, pelayanan keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Pemprov Sulut juga berkomitmen menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Gubernur menekankan pentingnya evaluasi regulasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan kesiapan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

👁️ Dilihat: hitwebcounter.com/
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Gubernur Yulius Selvanus Hadiri Penyerahan 37 Rekomendasi Kebijakan, Siap Selaraskan Program Sulut dengan Asta Cita

Terkini

Iklan