BOLSEL – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) mendesak Kapolres Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), AKBP Kuntadi Budi Pranoto, S.I.K., mengambil langkah tegas terhadap dugaan aktivitas perdagangan batu hitam yang disinyalir berkaitan dengan praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Bolsel.
Desakan tersebut disampaikan Chandra E. Damopolii, Bagian Investigasi Nasional KANNI. Ia meminta aparat kepolisian tidak hanya menyelidiki aktivitas penambangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pembeli, pengumpul, hingga penampung hasil tambang batu hitam.
Menurut Chandra, penelusuran rantai perdagangan menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap dugaan praktik pertambangan ilegal. Pasalnya, transaksi dan keberadaan pembeli diduga dapat menjadi salah satu faktor yang menopang keberlangsungan aktivitas pertambangan tanpa izin.
"Kami meminta Kapolres Bolsel menindak tegas para pembeli batu hitam di wilayah Bolsel. Jangan sampai ada pembiaran. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi institusi penegak hukum," tegas Chandra.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih. Pemeriksaan, menurutnya, perlu menjangkau seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan, mulai dari penambang, pengumpul, pembeli hingga pihak yang mendistribusikan batu hitam yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.
KANNI berharap Polres Bolsel segera menindaklanjuti desakan tersebut melalui penyelidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Chandra juga menekankan pentingnya penegakan hukum berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang sah. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan, termasuk memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut maupun diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kapolres Bolsel terkait desakan KANNI tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polres Bolsel maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.
(tam)


