RDP dihadiri Komis II dan Komis III serta SKPD yang terkait RDP dipimpin langsu Ketua DPRD Sulut Fransiscus A Silangen.
Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas PUPR, Biro Hukum, dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I. Hadir juga para petani yang masuk dalam perkumpulan petani pemakai air (P3A). Dalam RDP itu sejumlah hal dibahas. Diantaranya terkait mekanisme pemberian bantuan pertanian.
Para petani mengklaim jika ada indikasi RDKK fiktif hingga peminjaman KTP yang tak sesuai prosedur dalam tahapan pengurusan bantuan pertanian. Petani juga mengeluh mengenai tidak dilibatkannya petani dalam tahap pemeliharaan irigasi oleh Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andy Silangen, mengatakan," RDP ini harus menghasilkan solusi. Pertama mengenai RDKK fiktif, Silangen menilai saat ini sistem data bantuan mulai terintegrasi. Dia mencontohkan bantuan rumah layak huni,
semua data masuk dalam data terpadu bantuan sosial jadi yang menjadi persoalan di sini adalah sosialisasi tahapan bantuan yang harus lebih intens lagi dari dinas terkait ke petani agar petani yang membutuhkan bantuan mendapatkan itu dari pemerintah. Kalau ada oknum pegawai pertanian atau pihak lain yang coba-coba menghalangi harus ditegur,” tegasnya. (Marsen)
