Pada kesempatan itu, Steven Kandouw mengingatkan dua hal yaitu komitmen dan koordinasi.
“Tugas berat diingatkan komitmen kepala daerah. Ini penting karena komitmen mengingatkan kita tentang krusialnya kegiatan ini,” tutur Kandouw.
Menurutnya, komitmen Presiden Joko Widodo harus ditransforkasikan. “Bagaimana komitmen bapak presiden ditransformasikan kepada kita semua. Selanjutnya kepala daerah mentrasformasikan kepada seluruh jajarannya,” ujar Kandouw.
Sebagai contoh, lanjutnya, dana desa boleh ditajamkan kepada upaya-upaya pengurangan stunting.
“Saya lihat jumlah operasional kepala desa 4 persen. Kalau jumlah 4 persen operasional bisa, berarti untuk program pengurangan stunting juga bisa,” tegas Steven Kandouw.
“Biar lambat tapi pasti. Belum terlambat karena kita akan menghadapi pembahasan KUA-PPAS perubahan anggaran,” sambungnya.
Kedua, koordinasi. Bagi dia ini sangat penting terutama koordinasi lintas SKPD. Supaya betul-betul kebijakan kita menghasilkan output dan ada outcome-nya.
“Untuk penanganan stunting sebaiknya lebih kita fokuskan. Pemprov Sulut selalu harus terus mengingatkan tentang komitmen dan koordinasi. Saya mengimbau empati dan komitmen. Kalau disuruh pilih, saya pilih ini karena ini adalah kerja kemanusiaan,” kata Steven Kandouw.
Di sisi lain, sebagai Ketua Satgas Stunting Sulut, Steven Kandouw menyebut kegiatan ini merupakan kewenangan yang bukan hanya seremonial saja.
“Dalam setiap upaya harus menciptakan momentum. Penghapusan dan pengurangan stunting agenda nasional yang punya benang merah peningkatan SDM,” bebernya.
Dia mengatakan, di era Presiden Joko Widodo peningkatan infrastruktur diakui dunia. Peningkatan SDM antara lain dengan pengurangan stunting.
“Pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penangan stunting. Stunting adalah beban pemerintah bahkan beban masyarakat dan keluarga. Penanganan stunting di negara ini harus dengan pergerakan holistik. Dalam artian semua spektrum, strata sosial, semua anak-anak bangsa harus terlibat,” pungkasnya.
(*/ELVIS)
