Jakarta — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur pelayanan publik melalui skema pembiayaan kreatif. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE., dalam Talk Show Nasional bertajuk "SINERGI: Pinjaman Daerah dan KPBU, Menjawab Tantangan Pembiayaan Pembangunan Daerah", yang digelar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
Dalam forum yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan nasional tersebut, Gubernur Yulius mengungkapkan bahwa potensi besar Sulawesi Utara—mulai dari posisi strategis sebagai gerbang Pasifik hingga kekayaan alam di sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan pertambangan—masih memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Skema creative financing seperti KPBU dan pinjaman daerah bukan hanya opsi, tetapi kebutuhan strategis. Dengan keterbatasan APBD, pendekatan ini memungkinkan pembangunan berjalan cepat tanpa membebani fiskal secara berlebihan,” ujarnya tegas.
Ia juga mengapresiasi warisan kebijakan dari Gubernur pendahulu yang telah lebih dahulu memanfaatkan pinjaman dari PT SMI sebagai alat percepatan pembangunan. Menurutnya, hasilnya nyata: berbagai infrastruktur pelayanan publik berhasil diwujudkan bahkan di tengah tekanan pandemi dan keterbatasan fiskal. Keberhasilan ini menjadi pembelajaran bahwa inovasi pembiayaan adalah keputusan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijak secara kebijakan.
“Kami melanjutkan dan memperkuat arah kebijakan tersebut. Kami beradaptasi, tapi tetap konsisten pada tujuan: membangun Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dalam paparannya, Gubernur juga membeberkan sejumlah proyek yang tengah dikaji melalui skema pembiayaan inovatif, antara lain pengembangan kawasan pariwisata prioritas, pembangunan sistem transportasi antar wilayah, sektor energi dan ketenagalistrikan, serta infrastruktur pendukung kawasan industri. Ia menekankan pentingnya kesiapan tata kelola proyek dan sinergi antarpemerintah agar skema KPBU benar-benar efektif dan akuntabel.
Kegiatan yang digelar di Aula Nagara Dana Rakca, Gedung DJPK, ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, perwakilan Bappenas, PT PII, PT SMI, serta kepala daerah dari berbagai provinsi, baik secara langsung maupun daring. Talk show ini menjadi ajang strategis untuk bertukar pengalaman, memperkuat kapabilitas teknis, dan memperluas jaringan kerja sama antarpemerintah dan badan usaha.
Dengan semangat kolaboratif yang kuat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap memimpin transformasi pembiayaan pembangunan daerah berbasis inovasi, demi menjawab tantangan masa depan dan meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. (*)
