Sulawesi Utara (Sulut) memimpin langkah dalam pembangunan ekonomi desa dengan peluncuran Koperasi Merah Putih (KMP). Acara peluncuran dan dialog yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Bapak Yandri Susanto, di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, pada 31 Mei 2025, menandai tonggak sejarah baru bagi perekonomian kerakyatan di daerah tersebut.
Program KMP, gagasan strategis Presiden Prabowo Subianto, bertujuan membangun ekonomi rakyat yang kuat dari akar rumput. Sulut menunjukkan komitmen kuatnya dengan capaian luar biasa: dari 1.839 desa dan kelurahan, 1.701 telah menggelar musyawarah pembentukan KMP, 425 dalam proses pendaftaran akta notaris, dan 49 telah resmi berbadan hukum. Kemajuan ini menjadikan Sulut sebagai provinsi terdepan dalam implementasi program nasional ini.
Menteri Yandri Susanto mengapresiasi kemajuan Sulut dan menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk pemerataan pembentukan KMP di seluruh kabupaten/kota. Beliau memastikan pendampingan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dukungan serupa disampaikan Wakil Menteri Desa PDTT Bapak Ahmad Riza Patria dan Wakil Menteri Koperasi dan UKM Bapak Ferry Juliantono, yang turut hadir bersama para pejabat tinggi kementerian terkait.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, menyerukan percepatan pembentukan KMP di seluruh daerah, menekankan pentingnya program ini dalam menciptakan ekosistem usaha desa yang tangguh, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Beliau mengakhiri sambutannya dengan seruan semangat dalam bahasa daerah, "Baku tongka, kong baku bekeng maju," yang berarti "Bersama kita bekerja, bersama kita maju."
KMP, sesuai UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bukan sekadar koperasi biasa, melainkan bagian dari revolusi ekonomi kerakyatan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Program ini menjanjikan kemandirian ekonomi berbasis gotong royong di setiap desa dan kelurahan.
