Manado - Polemik dugaan percakapan intim yang menyeret nama dan kini memasuki babak baru. Di tengah bantahan tegas dari pihak yang dituding, sorotan publik justru mengarah pada fenomena maraknya penyebaran informasi tanpa dasar yang jelas di media sosial.
Isu yang pertama kali mencuat di itu menjadi viral dalam waktu singkat. Namun, alih-alih memperkuat tuduhan, unggahan tersebut justru dinilai lemah karena tidak disertai bukti konkret berupa tangkapan layar percakapan seperti yang diklaim.
Sejumlah warganet mulai mempertanyakan kredibilitas informasi tersebut. Mereka menilai narasi yang beredar cenderung sensasional dan berpotensi mengarah pada pembunuhan karakter, terutama karena menyasar pejabat publik dengan posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pengamat komunikasi digital menilai kasus ini mencerminkan pola klasik dalam era disinformasi, di mana isu personal digunakan untuk menggiring opini publik tanpa verifikasi. Dalam banyak kasus, strategi semacam ini kerap dimanfaatkan untuk menjatuhkan reputasi atau menciptakan kegaduhan politik dan birokrasi.
Sementara itu, langkah tegas yang diambil dengan menempuh jalur hukum dipandang sebagai sinyal penting bahwa penyebaran hoaks tidak bisa lagi dianggap sepele. Selain merugikan individu, informasi palsu juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Secara hukum, penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang tidak ringan.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap memiliki batas. Tanpa verifikasi dan tanggung jawab, media sosial dapat berubah menjadi alat yang merusak, bukan hanya bagi individu, tetapi juga stabilitas sosial secara luas.
Di tengah derasnya arus informasi, publik kini dihadapkan pada pilihan: menjadi penyaring informasi yang bijak atau justru ikut terjebak dalam pusaran hoaks yang merugikan banyak pihak.
.jpg)
