Manado, Sulawesi Utara — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri dan KEK Pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut) yang selama ini dianggap seperti mitos oleh masyarakat kini mulai menunjukkan peluang nyata. Namun, harapan besar untuk menjadikan kedua KEK ini sebagai motor penggerak ekonomi daerah menghadapi kendala serius akibat minimnya dukungan dari pemerintah pusat dan masalah pengelolaan tanah yang berlarut-larut.
Menurut Ventje Pinontoan, ketidakpastian regulasi dan kurangnya insentif modal untuk pembangunan KEK menyebabkan impian masyarakat Sulut untuk mandiri dan berdaya saing di pasar perdagangan global semakin jauh dari kenyataan. “Dukungan pemerintah pusat belum optimal, padahal posisi Sulut sangat strategis sebagai jalur maritim perdagangan Asia Pasifik,” ujarnya.
Kawasan KEK Pariwisata Likupang terhambat karena banyaknya masalah penguasaan lahan, terutama tanah yang masih dikuasai oleh salah satu BUMN padahal kontraknya telah berakhir dan seharusnya dikembalikan ke negara. Hal ini menghambat perencanaan dan pengembangan kawasan oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE yang sudah digadang-gadang menjadi motor utama penggerak ekonomi Sulut.
Begitu pula KEK Industri, yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi kebangkitan pabrik-pabrik besar di Indonesia, mengalami hambatan serupa. “Kepemilikan tanah yang belum tuntas menyebabkan iklim investasi di kawasan tersebut terganggu,” kata Ventje Rumambi.
Delbert Mongan menambahkan, percepatan regulasi dan penunjukan pengelola KEK yang kompeten sangat dibutuhkan untuk menarik investasi di sektor pariwisata dan industri. “Dewan KEK dan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Industri serta Bappeda harus proaktif dan serius dalam mengawal master plan dan peta jalan KEK ini,” tegasnya.
Mongan juga menyoroti lambatnya kerja perusahaan daerah pengelola KEK dan menyarankan agar dilakukan pembaharuan agar pembangunan bisa berjalan cepat. “Tim koordinasi dari keasistenan dua Pemprov harus bergerak cepat, karena lambannya proses ini berpotensi menghambat kemajuan Sulut,” ujarnya.
Akses menuju KEK Likupang juga perlu diperbaiki, khususnya dari bandara Sam Ratulangi hingga kawasan KEK, untuk menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan pariwisata. “Investor sudah banyak yang antri, tapi dukungan anggaran dari pusat yang hampir mencapai 3 triliun rupiah belum juga turun,” kata Mongan.
Ventje Rumambi menegaskan, tantangan terbesar kini ada di tangan pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus. “Diperlukan tim terpadu yang melibatkan TNI dan Polri untuk mengamankan lahan dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berjalan baik,” katanya optimis.
Dengan kedekatan Gubernur Yulius Selvanus dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Rumambi yakin masalah ini bisa segera tuntas dan KEK Sulut menjadi bukti nyata kebangkitan ekonomi daerah yang selama ini dinantikan masyarakat.
