Iklan

Iklan

Musrenbang Resmi Digelar: Sulut Mantapkan Arah Pembangunan 2025–2029

Swara Manado News
Senin, 30 Juni 2025, 15:18 WIB Last Updated 2025-06-30T07:19:18Z


Manado
 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Acara strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, di The Sentra Hotel, Kota Manado, Senin (30/6).

Mengusung tema "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan," Musrenbang kali ini menjadi tonggak awal perumusan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Dalam sambutannya, Wagub Mailangkay menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar ritual tahunan, melainkan forum krusial yang harus melahirkan kebijakan responsif dan solutif.

“Musrenbang ini menjadi tonggak penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan. Diharapkan menghasilkan dokumen yang responsif, adaptif, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Acara ini dihadiri lengkap oleh para bupati dan wali kota se-Sulut, pimpinan OPD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga mitra pembangunan. Suasana partisipatif dan dialogis mewarnai seluruh rangkaian kegiatan.

Untuk memperkuat substansi perencanaan, panitia menghadirkan dua narasumber nasional. Dr. Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sekaligus mantan Penjabat Gubernur Sulut, memaparkan pentingnya sinergi keuangan daerah agar sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Sementara itu, Ika Retna Wulandary, Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur Bappenas, menyoroti posisi strategis Sulut sebagai gerbang Pasifik dalam pembangunan Indonesia bagian timur yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedua narasumber sepakat bahwa perencanaan harus berbasis data, aspirasi rakyat, dan memperkuat koordinasi lintas pemerintahan. Mereka juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai fondasi pembangunan jangka menengah.

Sebagai penutup, seluruh peserta menyepakati pentingnya menyusun RPJMD yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Wagub Mailangkay menyerukan semangat kolaboratif agar visi bersama benar-benar terwujud.

“RPJMD bukan milik pemerintah semata, tapi milik seluruh rakyat Sulawesi Utara,” tutupnya.

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Musrenbang Resmi Digelar: Sulut Mantapkan Arah Pembangunan 2025–2029

Terkini

Iklan