Minut - Ketegangan memuncak di Minahasa Utara setelah akses utama Trans Bitung–Likupang putus akibat longsor. Warga menolak solusi jalan baru dari PT. Meares Soputan Mining dan menuntut keadilan.
Sabtu (5/7), longsor besar terjadi di ruas Jalan Trans Bitung–Likupang, Minahasa Utara. Selain melumpuhkan akses vital, kejadian ini kembali memanaskan konflik lama antara warga dan perusahaan tambang emas PT. Meares Soputan Mining (MSM), yang beroperasi di wilayah Toka Tindung.
Warga menyebut, aktivitas pertambangan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang memicu bencana longsor. Ketegangan pun mencuat setelah pihak perusahaan menawarkan solusi berupa pembangunan jalan alternatif.
Namun, tawaran tersebut ditolak keras oleh masyarakat.
Penolakan warga terekam jelas dalam unggahan Facebook milik Herry Frangky Coloay, yang kemudian menjadi viral.
“Kami dari masyarakat menolak untuk ikut jalan baru. Kalau semua ikut, kampung kami jadi jalan buntu,” tulisnya.
Warga menilai pembangunan jalan baru justru akan membuat desa mereka terisolasi dan mengganggu aktivitas ekonomi serta sosial.
“Solusi yang ditawarkan seolah menghapus keberadaan kami. Kami ingin akses lama diperbaiki, bukan dialihkan,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Berdasarkan penelusuran redaksi, konflik antara warga dan PT. MSM sudah berlangsung cukup lama. Selain longsor, warga menyoroti sejumlah persoalan seperti:
- Dugaan pencemaran lingkungan dan rusaknya sumber air bersih.
- Getaran dari alat berat yang merusak rumah dan kebun warga.
- Janji-janji CSR (Corporate Social Responsibility) yang belum terealisasi.
Meski menjadi sorotan publik, hingga berita ini ditayangkan, pihak PT. MSM belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan warga.
Desakan agar pemerintah segera turun tangan terus bergema. Warga meminta Pemkab Minahasa Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memediasi persoalan ini secara adil.
Tokoh pemuda Stenly Sendouw, yang dikenal aktif membela hak masyarakat, menegaskan:“
Ini bukan hanya soal jalan, ini soal keadilan. Jangan biarkan masyarakat dikorbankan demi kepentingan tambang.”
Situasi di Minahasa Utara kini masih memanas. Warga menunggu lebih dari sekadar solusi teknis—mereka menuntut jaminan atas hak hidup, akses yang layak, dan penghormatan atas kampung halaman mereka.
Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin ketegangan ini akan memunculkan gejolak sosial yang lebih besar.
