Sulawesi Utara – Proyek galian yang diduga milik Telkom Indonesia Witel Sumalut di ruas Jalan Trans Sulawesi Utara kini menjadi sorotan tajam. Bukannya memperbaiki layanan publik, proyek ini justru merusak infrastruktur jalan nasional dan menghadirkan ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan.
Pantauan lapangan menunjukkan, galian dilakukan sembarangan, tanpa prosedur, tanpa papan informasi, tanpa izin dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sulut. Lebih parah lagi, lubang yang sudah digali hanya ditutup ala kadarnya dengan aspal tipis tanpa agregat. Akibatnya, jalan kembali bergelombang, berlubang, dan rapuh diterjang kendaraan berat.
“Ini jelas membahayakan. Motor bisa terjungkal kapan saja hanya karena lubang yang tidak terlihat jelas di malam hari,” ujar salah satu pengendara dengan nada kesal.
Kondisi jalan yang dibiarkan rusak seperti ini bagaikan jebakan maut. Bagi pengendara roda dua, risiko hilang kendali sangat besar. Seolah nyawa masyarakat dikorbankan demi kepentingan proyek tanpa tanggung jawab.
“Sudah jalan nasional kita rusak, sekarang malah dijadikan bahan percobaan proyek sembrono,” ungkap warga sekitar dengan emosi.
Upaya konfirmasi kepada pihak Telkom Witel Sumalut pada 11 September 2025 berakhir mengecewakan. Alih-alih transparan, pihak Telkom justru menutup rapat akses informasi.
Seorang satpam yang berjaga bahkan mengatakan dengan tegas:
“Kita sudah diinstruksikan untuk tidak sembarangan menerima tamu dari luar. Kalau mau konfirmasi, buatkan saja surat tertulis.”
Sikap “alergi wartawan” ini semakin menambah kecurigaan publik bahwa ada indikasi kelalaian besar yang coba ditutupi.
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah I BPJN Sulut, Ringgo Radetyo, dengan tegas menyatakan bahwa Telkom tidak pernah meminta izin sebelum melakukan pekerjaan galian.
“Jalan sudah dirusak terlebih dahulu, baru mereka datang minta izin,” tegas Ringgo.
Bahkan, ia menambahkan bahwa permohonan izin diajukan bukan oleh Telkom langsung, melainkan kontraktor. Fakta ini memperlihatkan betapa kacau dan tidak bertanggung jawabnya manajemen proyek Telkom di daerah.
Masyarakat kini menuntut Telkom Indonesia bertanggung jawab penuh atas kerusakan infrastruktur jalan dan potensi korban jiwa akibat proyek galian asal-asalan ini. Publik menilai, proyek yang seharusnya untuk kepentingan telekomunikasi malah menjadi bencana jalanan.
“Kalau dibiarkan, bukan hanya jalan yang hancur, tapi juga bisa merenggut nyawa,” ujar seorang tokoh masyarakat dengan nada geram.
