MANADO — Wakil Ketua DPD Gerindra Sulut sekaligus Staf Khusus Gubernur, Herol Vresly Kaawoan (HVK), menegaskan bahwa isu jalan rusak yang ramai di media sosial hanyalah gorengan buzzer politik yang tidak memahami pembagian kewenangan infrastruktur.
“Tidak semua jalan rusak tanggung jawab Gubernur. Ada jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota — masing-masing punya kewenangan,” tegas HVK.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Sulut tidak tinggal diam, bahkan telah berkoordinasi dengan Inspektorat untuk audit dan review teknis proyek jalan provinsi.
“Kalau ada penyimpangan, akan jadi temuan resmi dan ditindak sesuai hukum,” ujarnya.
Beberapa ruas jalan provinsi juga telah masuk dalam APBD Perubahan 2025 dan segera dikerjakan akhir tahun ini.
“YSK dan Victor kerja nyata, bukan pencitraan. Jangan biarkan buzzer menyesatkan publik,” tutup HVK.
.jpg)
