Manado — Gubernur Sulawesi Utara Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menegaskan bahwa seluruh organisasi olahraga di daerah harus menomorsatukan kepentingan atlet, bukan kepentingan kelompok atau jabatan.
Arahan tegas itu disampaikan menyusul munculnya kisruh internal di tubuh Pengurus Provinsi Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulut, yang dinilai mengabaikan kebijakan pemerintah daerah.
Gubernur YSK telah menetapkan kebijakan perpanjangan masa bakti seluruh pengurus cabang olahraga selama tiga bulan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Sulut.
Tujuannya jelas menjaga stabilitas pembinaan dan memastikan atlet tetap fokus pada persiapan kompetisi.
“Saya minta semua pihak menahan diri. Jangan ada lagi konflik kepengurusan.
Kita harus fokus pada atlet, bukan politik olahraga,” tegas Gubernur dalam arahannya melalui staf khusus bidang olahraga.
Namun kebijakan tersebut justru tidak diindahkan oleh Pengprov PBSI Sulut di bawah pimpinan Prof. Adrian Umboh dan Donald Monintja, yang secara sepihak mendemisionerkan Pengurus Kota PBSI Manado hanya beberapa minggu sebelum Porprov digelar. Langkah itu menimbulkan gelombang kritik dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan Gubernur.
Wakil Ketua KONI Sulut sekaligus Staf Khusus Gubernur Bidang Olahraga, Christian Yokung, menegaskan bahwa keputusan gubernur bersifat instruktif dan mengikat.
“Kebijakan Gubernur jelas: semua masa bakti diperpanjang demi stabilitas pembinaan. Kalau ada yang bertindak di luar keputusan itu, berarti tidak menghormati pemerintah daerah,” ujarnya tegas.
Yokung menambahkan, Porprov bukan ajang politik organisasi, melainkan momen unjuk prestasi atlet daerah. “Kalau konflik terus dibiarkan, mental atlet terganggu dan target medali bisa gagal. Kita tidak ingin itu terjadi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur YSK saat ini tengah mendorong reformasi manajemen olahraga daerah agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada prestasi. Karena itu, setiap organisasi cabang olahraga diminta menjaga soliditas hingga pelaksanaan Porprov selesai.
“Setiap keputusan pemerintah diambil untuk melindungi atlet dan menjamin keberlangsungan pembinaan. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang mengganggu stabilitas itu,” pesan Gubernur.
Kisruh internal PBSI Sulut dinilai sejumlah pemerhati olahraga sebagai bentuk krisis etika dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan daerah.
“Kalau Gubernur sudah memberikan arah demi kebaikan bersama, lalu ada pihak yang menentang, itu bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi pembangkangan terhadap otoritas pemerintah,” ujar sumber di lingkungan KONI Sulut.
