Jakarta - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah.
Dalam kunjungan kerja di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK) secara resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset milik Pemprov Sulut kepada OJK, Rabu (5/11/2025).
Aset yang dihibahkan berupa lahan dan bangunan strategis di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang akan difungsikan sebagai kantor operasional OJK Sulut. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat pengawasan jasa keuangan, literasi, dan inklusi keuangan di wilayah Sulawesi Utara.
Gubernur YSK menyatakan bahwa hibah ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemprov Sulut terhadap penguatan lembaga keuangan di daerah.
“Penandatanganan dokumen hibah ini adalah wujud nyata sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung penguatan kelembagaan dan pelayanan publik di daerah,” ujar YSK.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulut menghadapi tantangan pasca-pandemi dan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sulut. Ia menilai kolaborasi ini sebagai bentuk sinergi ideal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ini bukan sekadar hibah, tetapi investasi untuk masa depan keuangan yang lebih tangguh,” kata Mahendra.
Hibah tersebut didasari oleh Surat Ketua Dewan Komisioner OJK Nomor S-58/D.01/2025 tanggal 5 Juni 2025 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 290 Tahun 2025 tanggal 25 September 2025. Gubernur YSK menegaskan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Sulut selalu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemprov Sulut menargetkan tingkat literasi keuangan masyarakat meningkat hingga 80% pada akhir 2026. Melalui dukungan OJK, program inklusi keuangan diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah kepulauan seperti Bolaang Mongondow dan Sitaro, dengan fokus pada perluasan akses kredit UMKM dan literasi digital banking.
Saat ini, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh 5,2% pada triwulan III 2025, didorong sektor pariwisata dan perikanan. Dengan dukungan kelembagaan OJK yang semakin kuat, Pemprov Sulut optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin inklusif dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum Dr. Fransiscus Manumpil, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala, Kepala BKAD Clay Dondokambey SSTP MAP, Kepala Dinas ESDM Drs. Fransiskus Maindoka, serta sejumlah staf khusus Gubernur.
Langkah strategis ini menegaskan posisi Sulawesi Utara sebagai provinsi yang progresif dan visioner, sekaligus memperkuat sinergi pusat-daerah menuju cita-cita bersama: “Sulut Maju, Indonesia Unggul.”
.jpg)
