KOTAMOBAGU - Tambang emas tanpa izin (PETI) di Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menggeliat. Padahal, lokasi ini sudah ditertibkan aparat kepolisian pada akhir Januari 2025 dengan pengamanan barang bukti dan pemasangan police line.
Namun, fakta di lapangan justru mencengangkan — aktivitas tambang ilegal kembali berjalan seolah tak pernah tersentuh hukum. Alat berat dan mesin pengolah emas kembali beroperasi. Bahkan, menurut sumber terpercaya, ada peralatan baru yang sengaja dibeli untuk melanjutkan eksploitasi emas secara diam-diam.
“Mereka berani buka lagi setelah sempat ditutup. Artinya pasti ada yang membekingi. Kalau tidak, mana mungkin bisa bebas beroperasi,” ujar salah satu warga Lobong yang meminta namanya dirahasiakan, Minggu (9/11/2025).
Kondisi ini membuat publik geram dan curiga. Penertiban yang dilakukan awal tahun lalu kini terlihat hanya sebatas formalitas, tanpa pengawasan nyata dari aparat maupun pemerintah daerah.
Padahal, dampak aktivitas PETI bukan main-main — merusak lingkungan, mencemari sungai dengan merkuri dan sianida, serta mengancam keselamatan para pekerja yang bekerja tanpa standar keselamatan. Lokasi tambang yang terbuka dan rawan longsor juga bisa menimbulkan korban jiwa kapan saja.
Aktivis lingkungan menilai, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah seolah kalah oleh mafia tambang.
“Kalau dibiarkan seperti ini, berarti hukum hanya tajam ke bawah. Jangan tunggu ada korban dulu baru bergerak,” tegas salah satu aktivis pemerhati lingkungan di Kotamobagu.
Kini masyarakat menanti jawaban tegas dari Polres Kotamobagu, Pemkab Bolmong, dan Pemprov Sulut. Siapa yang berani bermain di belakang layar tambang ilegal ini? Apakah ada “tangan besar” yang ikut melindungi operasi PETI Lobong?
Pertanyaan besar itu kini menggema di tengah publik.
Penertiban tanpa pengawasan hanyalah sandiwara. Jika hukum tak tegas, Lobong akan terus jadi ladang emas bagi segelintir orang—dan bencana bagi banyak lainnya.
(Redaksi/Tam)
.jpg)
