Manado - Proses pembebasan lahan di aliran Sungai Sario kembali menjadi perhatian publik setelah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Rabu (03/11).
Dalam forum tersebut, dua dinas teknis Pemkot Manado—PUPR dan Perkim—menegaskan bahwa pendampingan yang mereka lakukan sudah maksimal, transparan, dan sesuai prosedur.
Kepala Dinas PUPR Manado, John Suwuh, memaparkan bahwa pihaknya bekerja sejak tahap awal, mulai dari pendampingan teknis, penyusunan gambar lokasi, hingga pendataan bangunan dan tanaman yang terdampak proyek normalisasi sungai. Semua tahapan dijalankan bersama instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian.
“Kami sudah jalankan tugas sebagai pendamping. Bahkan sudah lakukan pendataan bangunan hingga tanaman. Jika ada evaluasi pendataan ataupun kebutuhan informasi, kami siap membuka ruang dan melayani,” tegas Suwuh.
Ia memastikan PUPR tetap berkomitmen menyediakan data yang akurat dan terbuka, agar proses pembebasan lahan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan polemik baru.
Penegasan serupa disampaikan Kepala Dinas Perkim Manado, Peter Eman. Menurutnya, Perkim telah menjalankan pendampingan sesuai tugas pokok, mulai dari verifikasi lapangan hingga pengumpulan data kebutuhan masyarakat terdampak.
“Jika ada evaluasi data atau permintaan informasi tambahan, kami siap melakukan pendampingan kembali. Intinya, dalam mengawal proses ini, kami sudah bekerja sangat maksimal,” ujar Eman.
RDP yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, didampingi Roy Roring, turut menghadirkan berbagai instansi penting seperti Balai Sungai, Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat dan lurah setempat, serta jajaran teknis dari PUPR dan Perkim Manado.
Kehadiran lengkap para pemangku kepentingan tersebut mempertegas bahwa proses pembebasan lahan Sungai Sario dikawal ketat dan serius oleh pemerintah. Dengan pendampingan teknis yang dinilai sudah optimal dari PUPR dan Perkim, penyelesaian persoalan lahan di kawasan tersebut diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta pembangunan Kota Manado.
