Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menancapkan komitmen serius dalam mendorong reformasi birokrasi. Seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Sulut secara resmi menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja, sebagai langkah tegas menggeser pola kerja birokrasi dari sekadar administrasi menuju kinerja berbasis hasil nyata bagi masyarakat.
Penandatanganan yang digelar di Aula CJ Rantung, Kantor Pemprov Sulut, Senin (12/1/2026) itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, didampingi para Asisten Sekretariat Daerah.
Dalam arahannya, Sekprov Tahlis menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukan agenda seremonial apalagi rutinitas tahunan tanpa makna.
“Ini bukan formalitas. Pakta Integritas adalah fondasi nyata untuk membangun budaya kerja ASN yang efektif, terukur, dan berorientasi hasil,” tegas Tahlis.
Ia menjelaskan, pakta tersebut menjadi instrumen penting dalam menata sistem karier, promosi, hingga demosi PNS, sehingga kinerja aparatur benar-benar dinilai dari kontribusi dan dampaknya.
“Apa yang kita bangun hari ini harus mampu memacu kinerja secara signifikan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujarnya.
Menurut Tahlis, selama ini pola kerja ASN di Sulut masih kerap terjebak pada output administratif berupa angka dan laporan, sementara outcome atau manfaat langsung bagi masyarakat belum menjadi ukuran utama.
Melalui komitmen bersama ini, ia berharap Sekretariat Daerah menjadi motor penggerak perubahan, sekaligus contoh bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Komitmen kolektif ini harus melahirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak nyata, sejalan dengan visi pembangunan Sulawesi Utara yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Langkah ini menandai sinyal kuat bahwa Pemprov Sulut mulai menekan tombol akselerasi reformasi birokrasi, dengan target jelas: ASN bekerja bukan hanya untuk laporan, tetapi untuk kepentingan rakyat.
