JAKARTA .SMNC - Pemerintah Kabupaten Minahasa tancap gas mengamankan stabilitas harga pangan. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, secara langsung melobi Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa (13/1/2026), guna mengamankan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk Tahun Anggaran 2026.
Langkah cepat ini dilakukan sebagai respons atas fluktuasi harga bahan pokok yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Vanda diterima langsung Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, serta Direktur Ketersediaan Pangan, Indra Wijayanto.
Di hadapan jajaran Bapanas, Vanda membeberkan kondisi riil ketahanan pangan di Minahasa dan menegaskan bahwa intervensi pemerintah pusat bersifat mendesak.
“Gerakan Pangan Murah sangat krusial untuk memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap bisa memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau,” tegas Vanda Sarundajang.
Menurutnya, GPM bukan sekadar operasi pasar, tetapi instrumen strategis pengendalian inflasi daerah, yang selama ini kerap dipicu lonjakan harga beras, minyak goreng, dan komoditas pangan utama lainnya.
Merespons usulan tersebut, Rachmi Widiriani menyatakan Bapanas akan segera mengkaji proposal Pemkab Minahasa sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
“Kami akan menelaah usulan ini secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan ketersediaan pangan nasional,” ujar Rachmi.
Sementara itu, Indra Wijayanto menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional hanya dapat dijaga melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kebijakan pusat harus sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci menjaga stabilitas pangan nasional,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Minahasa didampingi Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, Agustivo Tumundo. Ia memaparkan secara teknis rencana pelaksanaan GPM, mulai dari pemetaan titik operasi pasar, hingga kriteria penerima manfaat agar program tepat sasaran.
Langkah lobi ini menegaskan komitmen Pemkab Minahasa untuk hadir lebih awal sebelum gejolak harga menghantam masyarakat, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi berbasis ketahanan pangan.
