.jpeg){kind=spacer}
Manado, 21 April 2026 - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menginstruksikan seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerahnya untuk bertransformasi menjadi mitra strategis dan sistem peringatan dini dalam pengelolaan pemerintahan.
Instruksi tersebut disampaikan dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan yang diselenggarakan oleh BPKP di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4).
Gubernur menegaskan bahwa peran APIP tidak lagi sebatas pengawas yang mencari kesalahan, tetapi harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, ia menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah, yakni keterbatasan ruang fiskal, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan transformasi digital.
Untuk itu, APIP diminta menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan dan penganggaran, serta sebagai penasihat terpercaya (trusted advisor) bagi perangkat daerah dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya komitmen terhadap integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan penerapan prinsip zero tolerance terhadap korupsi serta pengelolaan anggaran berbasis value for money.
Inspektorat daerah juga diminta memperkuat sinergi dengan BPKP melalui mekanisme clearing house guna mendorong pencegahan dan pemulihan kerugian negara.
Di sisi lain, Gubernur mendorong modernisasi sistem pengawasan melalui penerapan Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM) yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah secara real-time.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengendalian intern tetap berada pada pimpinan daerah, sehingga APIP tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menutupi kelemahan manajerial.
Dalam kegiatan tersebut, BPKP turut menyampaikan hasil pengawasan tahun 2025 serta rencana pengawasan tahun 2026 untuk ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara.
Acara dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Utara, Heru Setiawan, Plh Sekretaris Daerah Provinsi, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
.jpg)
