Manado - Sinyal kuat perombakan pucuk birokrasi di Sulawesi Utara akhirnya tak terbendung. Undangan resmi pelantikan Tahlis Gallang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) dipastikan telah beredar luas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan surat bernomor 400.14.1.1/26.2414/SEKR-BKD tertanggal 1 Mei 2026, pelantikan dijadwalkan berlangsung Senin, 4 Mei 2026, pukul 08.00 Wita di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Manado.
Momentum ini menjadi penegasan akhir dari proses panjang penentuan jabatan tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Penetapan Tahlis sebelumnya telah dikunci melalui Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menjadikan pelantikan ini tinggal selangkah menuju legitimasi penuh.
Di balik seremoni, pelantikan ini juga menyimpan makna politis dan administratif yang besar. Sekprov bukan sekadar jabatan struktural, melainkan “jantung” penggerak birokrasi yang mengendalikan ritme pemerintahan provinsi.
Bagi masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR), ini adalah momen kebanggaan. Tahlis, putra daerah yang meniti karier dari bawah, kini berada di titik tertinggi karier birokrasi regional.
Rekam jejaknya bukan kaleng-kaleng. Alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan 1997 itu pernah menduduki kursi Sekda di tiga wilayah berbeda: Bolaang Mongondow Selatan, Kotamobagu, dan Bolaang Mongondow—sebuah catatan langka di lingkar birokrasi Sulut.
Kariernya terus menanjak saat dipercaya memimpin Dinas Koperasi dan UKM Sulut. Dalam fase transisi pemerintahan, ia juga kerap menjadi “penjaga stabilitas” dengan mengemban tugas sebagai Plt hingga Penjabat Sekprov.
Di internal birokrasi, Tahlis dikenal bukan tipe yang banyak bicara, namun kuat dalam menjaga mesin pemerintahan tetap berjalan di tengah dinamika.
Senin pagi nanti, Ruang Mapalus tak sekadar menjadi lokasi pelantikan. Dari titik itu, arah kendali birokrasi Sulawesi Utara resmi berada di tangan Tahlis Gallang.
Sebuah babak baru dimulai—dan semua mata kini tertuju pada bagaimana ia memainkan peran strategis di balik layar pemerintahan.


