MANADO - Kebijakan sterilisasi dermaga Pelabuhan Manado yang diberlakukan sejak 12 Oktober 2026 mulai menjadi sorotan.
Di tengah alasan keselamatan penumpang yang disampaikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, muncul rencana aksi demonstrasi pada 2 November 2026 yang disebut akan melibatkan masyarakat kepulauan, pedagang asongan, hingga buruh bagasi.
Rencana aksi tersebut menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Bagi masyarakat kepulauan, pelabuhan bukan sekadar tempat naik dan turun kapal, melainkan jalur utama untuk bepergian, memenuhi kebutuhan hidup, dan menggerakkan roda perekonomian.
Sementara bagi pedagang asongan dan buruh bagasi, aktivitas di kawasan pelabuhan menjadi sumber penghidupan sehari-hari.
Di sisi lain, Pelindo Regional 4 Manado menegaskan bahwa sterilisasi dermaga merupakan langkah preventif untuk menjaga keselamatan penumpang sekaligus memastikan setiap orang yang berlayar tercatat secara resmi dalam manifes kapal.
Dalam keterangan resmi tertanggal 23 Oktober 2026, Pelindo menyebut kebijakan tersebut telah disosialisasikan sejak akhir 2025.
Penerapannya juga disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan, keselamatan, dan ketertiban fasilitas pelabuhan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Manado.
General Manager Pelindo Manado, Nurlayla Arbie, menegaskan bahwa keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan.
Menurutnya, ketepatan data manifes sangat penting untuk memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kondisi aktual di kapal, terutama ketika terjadi keadaan darurat.
Pelindo juga menjelaskan bahwa pembelian tiket di atas kapal tidak sesuai dengan prosedur keberangkatan yang berlaku dan berpotensi menyebabkan penumpang tidak tercatat dalam manifes.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan pendataan, proses evakuasi, serta administrasi perlindungan penumpang apabila terjadi kecelakaan.
Namun, persoalan ini tidak hanya menyangkut prosedur keberangkatan.
Jika rencana demonstrasi benar-benar terlaksana, pemerintah dan pengelola pelabuhan perlu mendengarkan aspirasi masyarakat kepulauan serta para pekerja yang menggantungkan penghasilan pada aktivitas pelabuhan.
Pelindo sendiri menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat sejak aturan tersebut diterapkan.
Perusahaan menegaskan bahwa kebijakan itu bertujuan melindungi keselamatan dan hak penumpang, bukan mengabaikan kebutuhan masyarakat yang setiap hari bergantung pada transportasi laut.
“Keselamatan dan kenyamanan bukan kemewahan bagi penumpang di pelabuhan besar atau golongan tertentu, melainkan hak seluruh rakyat, terutama masyarakat kepulauan yang menjadikan kapal bukan pilihan, tetapi kebutuhan hidup. Setiap nyawa berharga, setiap penumpang berhak pulang dengan selamat,” ujar Nurlayla.
Kini, perhatian tertuju pada rencana aksi 2 November mendatang.
Tantangannya adalah bagaimana memastikan keselamatan pelayaran tetap terjaga tanpa mengabaikan akses masyarakat kepulauan dan keberlangsungan hidup para pekerja kecil di kawasan pelabuhan.
Sebab, pelabuhan yang aman bukan hanya tentang dermaga yang steril, tetapi juga tentang pelayanan yang tertib, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil. (lix)
