MANADO — Siswa, orang tua, dan pihak sekolah diminta semakin serius mencegah keterlibatan pelajar dalam aksi tawuran. Bukan hanya karena dapat mengancam keselamatan jiwa, tawuran juga berpotensi membawa konsekuensi hukum dan merusak masa depan siswa.
Imbauan ini menjadi penting menyusul adanya penanganan aparat penegak hukum (APH) terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam aksi tawuran. Dalam penanganan tersebut, disebut terdapat siswa yang membawa senjata tajam (sajam), bahkan informasi mengenai dugaan keberadaan senjata api juga perlu menjadi perhatian serius dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tawuran pelajar tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar kenakalan remaja atau perkelahian antarsiswa. Ketika senjata mulai dibawa, risiko yang muncul dapat berubah menjadi persoalan keselamatan publik sekaligus berhadapan dengan konsekuensi hukum.
Karena itu, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan larangan, tetapi secara terbuka menjelaskan kepada siswa mengenai aturan dan konsekuensi yang dapat mereka hadapi apabila terlibat tawuran, membawa senjata, melakukan kekerasan, atau mengajak pihak lain untuk melakukan penyerangan.
Orang tua juga diminta aktif mengawasi pergaulan anak, termasuk aktivitas dan komunikasi mereka di media sosial. Anak perlu diberikan pemahaman bahwa ajakan tawuran, provokasi, membawa senjata, maupun ikut dalam kelompok penyerang bukan persoalan sepele.
Kerugian yang ditanggung siswa pun tidak berhenti pada persoalan sekolah. Keterlibatan dalam perkara hukum dapat mengganggu pendidikan, nama baik keluarga, hubungan sosial, hingga rencana masa depan anak.
Yang lebih mengkhawatirkan, muncul informasi mengenai dugaan adanya pihak di luar lingkungan pelajar yang ikut diajak atau terlibat dalam aksi tawuran. Informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh pihak berwenang agar diketahui apakah benar terdapat pihak lain yang memanfaatkan atau menggerakkan pelajar untuk terlibat dalam kekerasan.
Sekolah dan orang tua juga diharapkan tidak menunggu sampai terjadi korban jiwa. Setiap indikasi ajakan tawuran, kepemilikan senjata, kelompok yang merencanakan penyerangan, maupun provokasi di media sosial sebaiknya segera ditangani dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Siswa pun diminta memahami bahwa keberanian bukan ditunjukkan dengan ikut tawuran. Menolak ajakan, menjauh dari kelompok yang melakukan kekerasan, serta melaporkan potensi tawuran justru merupakan langkah untuk melindungi diri sendiri dan teman-temannya.
Di sisi lain, penanganan terhadap tawuran tetap harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan ketentuan hukum serta perlindungan terhadap anak. Namun, status sebagai pelajar bukan berarti seseorang bebas dari konsekuensi apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Pesannya sederhana: jangan sampai tawuran yang awalnya dianggap sebagai ajang menunjukkan keberanian justru menjadi awal hancurnya masa depan seorang siswa.
Sekolah, orang tua, aparat, dan masyarakat perlu bergerak bersama untuk memutus mata rantai tawuran sebelum semakin meluas dan menimbulkan korban.
