Postingan Populer

Total Tayangan Halaman

Iklan

PWI Sulut Siapkan Pendampingan Hukum untuk Bambang Thalib, Abdul Bahri: Wartawan Tak Boleh Hadapi Persoalan Sendiri

Swara Manado News
Kamis, 19 November 2026, 14:52 WIB Last Updated 2026-11-19T08:46:27Z


SULAWESI UTARA
– Di tengah persoalan hukum yang tengah dihadapi wartawan Bambang Thalib di Polda Sulawesi Utara, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian dan pendampingan. Namun, pendampingan tersebut juga harus berjalan seiring dengan pemahaman terhadap mekanisme hukum, etika jurnalistik, serta prosedur organisasi profesi.


Komitmen itu ditegaskan Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pembelaan Hukum PWI Sulut, Abdul Bahri Kobandaha. Ia mengungkapkan, PWI telah mengambil langkah awal melalui konsultasi dan pemberian pandangan hukum kepada Bambang Thalib, menyusul arahan Ketua PWI Kotamobagu, Konni Balamba.


Dalam konsultasi tersebut, Abdul Bahri mengaku telah mencermati narasi pemberitaan Bambang yang kemudian dilaporkan ke Polda Sulut. Dari hasil telaah awal, ia menilai pemberitaan tersebut masih perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut penerapan prinsip keberimbangan atau cover both sides.


Menurutnya, media yang bersangkutan perlu memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan, melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan, serta menyajikan pemberitaan lanjutan secara berkesinambungan.


Bagi Abdul Bahri, penyelesaian persoalan pemberitaan tidak semata-mata harus dilihat dari sisi hukum, tetapi juga perlu mengedepankan mekanisme penyelesaian melalui Undang-Undang Pers dan prinsip-prinsip jurnalistik.


Ia juga menyarankan Bambang untuk menyampaikan pengaduan resmi kepada PWI, membangun koordinasi dengan pimpinan media tempatnya bernaung, menyiapkan kartu identitas pers (ID Card), serta melengkapi Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI.


Abdul Bahri menjelaskan, pendampingan hukum oleh PWI pada prinsipnya diberikan kepada anggota yang telah mengikuti orientasi kewartawanan PWI dan memiliki KTA. Meski demikian, dalam persoalan Bambang Thalib, pihaknya tetap menunjukkan perhatian meskipun sejumlah persyaratan keanggotaan tersebut belum terpenuhi.


"Namun, semua kembali kepada yang bersangkutan. Sampai saat ini, sejumlah hal yang telah saya sarankan belum dipenuhi. Karena itu, untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut, saya masih menunggu agar seluruh tahapan tersebut dapat dilengkapi," jelasnya.


Hal lain yang menjadi perhatian Abdul Bahri adalah status media tempat Bambang bekerja yang diketahui merupakan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi ruang bagi dua organisasi, yakni PWI sebagai organisasi profesi wartawan dan SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber, untuk membangun sinergi dalam memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi Bambang.


Ia pun mempertanyakan apakah Bambang telah melakukan koordinasi dengan SMSI agar organisasi tersebut dapat turut memberikan masukan maupun pendampingan sesuai kapasitas dan kewenangannya.


"Saya justru berharap PWI dan SMSI bisa bergandengan tangan. Saya berharap kedua organisasi ini dapat secara objektif bersama-sama mendampingi persoalan yang dihadapi Bambang," tegas Abdul Bahri, yang diketahui merupakan salah satu tokoh yang ikut mendirikan SMSI Sulawesi Utara.


Baginya, persoalan yang menimpa seorang wartawan semestinya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarlembaga pers, tanpa mengabaikan prinsip profesionalitas dan objektivitas.


Abdul Bahri juga menegaskan bahwa PWI tidak membenarkan tindakan kriminalisasi terhadap wartawan. Ia memastikan organisasi tersebut tidak akan membiarkan Bambang menghadapi persoalan hukum seorang diri.


Sebagai bagian dari langkah lanjutan, PWI Sulut disebut telah membangun komunikasi dengan jajaran PWI Provinsi. Melalui Sekretaris PWI, komunikasi dengan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulut juga telah dibuka untuk mengagendakan audiensi.


Audiensi tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi antara organisasi wartawan dan kepolisian guna membahas persoalan yang sedang dihadapi Bambang Thalib secara objektif.


Upaya ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jurnalistik. Wartawan memang memiliki hak untuk menjalankan tugas profesinya, tetapi kewajiban menaati kode etik dan ketentuan perundang-undangan juga tidak boleh diabaikan.


Pada akhirnya, pendampingan terhadap Bambang bukan hanya menyangkut persoalan individu, melainkan juga menjadi ujian bagi solidaritas organisasi pers dalam memastikan setiap persoalan jurnalistik ditangani melalui mekanisme yang tepat, profesional, dan berkeadilan.(*)

👁️ Dilihat: hitwebcounter.com/
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • PWI Sulut Siapkan Pendampingan Hukum untuk Bambang Thalib, Abdul Bahri: Wartawan Tak Boleh Hadapi Persoalan Sendiri

Terkini

Iklan