SULAWESI UTARA – Di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) harus berhadapan dengan beban fiskal yang tidak ringan. Setiap tahun anggaran, sedikitnya Rp200 miliar harus disiapkan untuk membayar cicilan utang daerah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dalam menjaga agar roda pembangunan tetap berjalan.
Di tengah keterbatasan tersebut, upaya restrukturisasi pembayaran utang yang diajukan Gubernur Yulius Selvanus akhirnya membuahkan hasil. Untuk Tahun Anggaran 2027, kebijakan tersebut membuka ruang anggaran sebesar Rp131 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.
Salah satu sektor yang mulai mendapat perhatian adalah infrastruktur pengairan. Pemprov Sulut mengarahkan alokasi anggaran untuk rehabilitasi irigasi dan bendungan di sejumlah wilayah, termasuk jaringan daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Gambaran alokasi tersebut dipaparkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut, Henry Rondonuwu, dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Henry menyebutkan, Daerah Irigasi (DI) Moyag di Kota Kotamobagu mendapat alokasi Rp1,5 miliar. Sementara Bendungan Dulangon di Lolak disiapkan anggaran Rp2 miliar.
Berikutnya, Bendungan Moyag di Kecamatan Kotamobagu Timur memperoleh alokasi Rp1,5 miliar, sedangkan Buyat di Kecamatan Kotabunan juga mendapat anggaran Rp1,5 miliar.
Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada bendungan. Sejumlah jaringan daerah irigasi turut masuk dalam rencana penanganan tahun 2027.
DI Ranopolai dialokasikan Rp700 juta, DI Ranoyapo Rp1,018 miliar, DI Lolak Rp985 juta, serta DI Bokotuntung di Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp865 juta.
Selain infrastruktur pengairan, Pemprov Sulut juga menyiapkan anggaran Rp1 miliar untuk pembangunan jalan inspeksi Noongan.
Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memperkuat infrastruktur pendukung pertanian. Sebab, keberadaan irigasi dan bendungan bukan sekadar bangunan fisik, melainkan penopang ketersediaan air bagi lahan pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Bagi Yulius Selvanus, ruang fiskal yang terbuka melalui restrukturisasi utang menjadi peluang untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah kewajiban pembayaran yang masih membebani APBD.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar diwujudkan menjadi pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan restrukturisasi utang tidak hanya diukur dari tersedianya ruang anggaran, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat Sulawesi Utara.


