MANADO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara mulai memperkuat penataan internal organisasi. Melalui sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Tahun 2026, sejumlah aspek penting terkait administrasi keanggotaan, pelaksanaan konferensi, masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga pembatasan masa jabatan pengurus menjadi perhatian utama.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026), diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, hingga jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan seluruh jajaran organisasi memahami dan menjalankan aturan sesuai ketentuan Pengurus Pusat PWI.
Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh bersama Sekretaris Artha Kalumata dan Wakil Ketua Fanny Loupatty alias Maemosa tampil sebagai narasumber. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si., serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang dibacakan Kepala Kesbangpol Johnny A. Suak, ditegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi.
Menurut Suak, pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972, khususnya mengenai penertiban administrasi keanggotaan.
Suak menekankan bahwa legalitas keanggotaan harus menjadi perhatian serius agar tidak terjadi persoalan administrasi yang berpotensi merugikan wartawan yang benar-benar menjalankan profesinya secara profesional dan independen.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen, tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” tegasnya.
Menurutnya, penertiban administrasi bukan sekadar urusan kelengkapan dokumen, melainkan bagian penting dalam menjaga profesionalisme, kredibilitas, serta marwah organisasi kewartawanan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol, lanjut Suak, mendukung upaya pembenahan tersebut demi mendorong PWI menjadi organisasi profesi yang kuat, tertib, transparan, dan akuntabel.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” tambahnya.
Memasuki sesi kedua setelah istirahat makan siang, pembahasan dilanjutkan oleh jajaran pengurus PWI Sulut dengan materi yang lebih teknis.
Sejumlah poin penting yang dibahas meliputi penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, penerapan peraturan organisasi dalam pelaksanaan konferensi PWI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penegasan masa berlaku KTA, serta pembatasan masa jabatan pengurus.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah peserta turut menyampaikan pertanyaan, pandangan, dan masukan terkait penerapan aturan serta penguatan tata kelola organisasi PWI di Sulawesi Utara.
Melalui kegiatan ini, PWI Sulut berharap seluruh jajaran pengurus memiliki pemahaman yang seragam dalam menjalankan roda organisasi. Dengan demikian, penerapan aturan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat berjalan selaras dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Kegiatan ditutup dengan foto bersama seluruh pengurus, narasumber, dan peserta.
Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penyerahan Sertifikat Orientasi Keorganisasian dan Keanggotaan (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Sertifikat tersebut diberikan setelah kegiatan OKK yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado di lingkungan Pemkot Manado pada Minggu lalu.
Alternatif judul yang lebih tajam:
* Tertibkan KTA dan Batasi Masa Jabatan, PWI Sulut Perkuat Disiplin Organisasi
* PWI Sulut Benahi Internal, Legalitas Anggota hingga Aturan Konferensi Dipertegas
* Surat Edaran PWI Pusat Nomor 972 Disosialisasikan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Jadi Fokus
* Jaga Marwah Organisasi, PWI Sulut Mulai Penertiban Administrasi Keanggotaan
Rekomendasi: Judul pertama paling kuat untuk straight news karena langsung menonjolkan substansi pembenahan organisasi dan aturan yang menjadi perhatian utama.


