Swaramanadonews.com, Sulut – Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw meminta pemerintah Kabupaten/Kota untuk memetakan permasalahan sekaligus mencari solusi bagi lancarnya dan tepat sasarannya Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Hal itu disampaikan Wagub Kandouw yang didampingi Pj. Sekdaprov Asiano Gammy Kawatu SE MSi saat memimpin Rapat dalam rangka Mensolusikan Berbagai Permasalahan Penyaluran BPNT di Provinsi Sulut bertempat di Kantor Gubernur, Selasa (25/01/2022).
Menurut Wagub Kandouw, total dana PKH di Sulut nominal jumlahnya besar akan tetapi 15 kabupaten Kota di Sulut ini memiliki kondisi fiskal yang rendah.
Salah satu variabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan adalah Government Expenditure, selain ekspor dan investasi. Government expenditure ini termasuk penetrasi langsung dari pemerintah.
Namun Wagub Kandouw bersyukur bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial punya program seperti ini.
“Bersyukur, dari segi presentasi dengan jumlah penduduk di Sulut yang hanya 2,6 juta ini bantuan Kementerian Sosial ini signifikan,” katanya.
Selanjutnya, Wagub Kandouw menyampaikan bahwa ini sangat penting, bagaimana agar penyaluran ini tepat sasaran.
Wagub Kandouw mengapresiasi kepada Kota Bitung yang mempunyai kemampuan administrasi yang baik, dan sampai saat ini full mendapat bantuan dari Kementerian.
Wagub Kandouw berharap kepada kabupaten kota di Sulut untuk bekerja dengan baik.
“Kepada kabupaten kota untuk bekerja mantap, serta indentifikasi yang jelas,” katanya.
Lanjutnya, Wagub Kandouw menyampaikan kepada stakeholder sosial dan dinas-dinas di kabupaten kota untuk memberi diri dan jemput bola.
“Kepada teman-teman, tidak ada kata terlambat mari jemput bola, datangi Himbara (Himpunan Bank-bank milik Negara),” katanya
Wagub Kandouw menyampaikan agar pertemuan ini ada output, ini harus dikasih deadline, di minggu kedua bulan Februari akan dimintakan laporan dan itu akan di-submit (kirimkan) ke Kepala Daerahnya.
(ELVIS/*)
