Swaramanadonews.co, BOLMUT- Komisi satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT), Rabu (12/04/23) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua dinas BKPP dan Dinas Pendidikan terkait banyaknya keluhan di pendidikan terkait penutupan sekolah dan sejumlah Sekolah yang sampai hari ini tidak ada kepala sekolah.
Jalanya RDP dipimpin oleh ketua komisi satu Rekso siswoyo Binolombangan dan didampingi oleh beberapa anggota komisi satu.
Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD Bolmut menegaskan beberapa poin terhadap perkembangan pendidikan di Kabupaten Bolmut.
Diantaranya, usulan terkait pengisian dan pelantikan Kepala Sekolah (Kepsek) di beberapa sekolah yang masih kosong Kepseknya hingga penyelesaian polemik lahan Sekolah.
“Mulai dari kekosongan Kepsek di beberapa Sekolah di Bolmut, kemudian juga polemik soal lahan SMPN di Desa Ollot yang belum ada penyelesaiannya,” ucap Rekso.
Dia mengingatkan, dunia pendidikan merupakan urusan mendesak untuk segera diperhatikan. Hal ini karena bagian dari proses mendidik generasi bangsa.
Ditempat yang sama, Sekretaris Komisi I DPRD Bolmut Budi Setiawan Kohongia menegaskan kepada BKPP dan Disdikbud Bolmut agar segera mencari jalan keluar terkait kekosongan pejabat Kepsek di beberapa sekolah tersebut.
“Karena ini sudah kami (DPRD Bolmut) ingatkan waktu Raker bersama BKPP dan Disdikbud Bolmut kemarin. Ternyata saat pelantikan baru-baru, ada beberapa sekolah yang Kepseknya tidak dilantik,” ungkap Kohongia.
Komisi I DPRD Bolmut Tegas Meminta BKPP Untuk Mencari Jalan Keluar Terkait Kekosongan Kepsek Dibeberapa Sekolah
Komisi I DPRD Bolmut Tegas Meminta BKPP Untuk Mencari Jalan Keluar Terkait Kekosongan Kepsek Dibeberapa Sekolah
Hal senada disampaikan oleh Sauda Lakoro, selaku anggota Komisi I DPRD Bolmut. Sauda menuturkan, harusnya, pada pelantikan baru-baru, sudah tidak ada lagi sekolah yang kekosongan Kepsek.
“Hal ini tentu untuk menjaga roda organisasi di sekolah-sekolah tersebut,” sebutnya.
Sementara itu, BKPP Bolmut melalui Sekretaris Meiti Pontoh mengatakan, pihaknya berjanji, akan menindaklanjuti hal tersebut dan memastikan akan mengisi Kepsek di beberapa sekolah tersebut.
“Kita akan upayakan, sebelum cuti bersama tertanggal 19 April 2023 ini, akan dilakukan pelantikan,” terangnya.
Selain itu, polemik terkait lahan SMPN 2 Bolangitang Barat di Desa Ollot, kembali dipertanyakan oleh Komisi I DPRD Bolmut.
Pasalnya, persoalan tarik ulur terkait kepemilikan lahan di SMPN Ollot tersebut, belum mendapatkan kepastian antara ahli waris dan Pemda Bolmut.
“Ini sudah sekitar 7 Bulan, SMPN Ollot telah digembok pintu gerbangnya. Hal ini pun menurut kami (DPRD Bolmut), menganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut,” ungkap Husen Yahya Suit Pontoh.
Menurutnya, polemik tersebut terlalu berkepanjangan hingga menimbulkan banyak pertanyaan publik.
“Enggak tau siapa yang benar, apakah Pemda Bolmut, ataukah ahli waris lahan tersebut,” tanya Suit.
Terkait hal itu, Budi Setiawan Kohongia menambahkan, mendorong Pemda, dalam hal ini Disdikbud Bolmut untuk segera menyelesaikan hal itu.
“Dengan tegas, kami mendorong persoalan tersebut agar segera diselesaikan, entah itu pakai jalur mediasi atau jalur hukum. Hal ini agar supaya, statusnya jelas. Bisa menjawab pertanyaan Publik,” tegasnya.
(ADVETORIAL)
