SWARAMANADONEWS.CO - Selasa (18/07/2023) Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ramperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulawssi Utara (Sulut) tahun anggaran 2022, dan penyampain penjelsan Gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2024.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor J Mailangkay, Wakil Ketua James Arthur Kojongian.
Gubernur menyampaikan, Anggaran APBD Sulut tahun 2022 sudah dilaksanakan dengan baik akuntabel transparan, serta sesuai dengan kaida-kaida demi mencapai output dan outcome yang bernilai demi pembangunan daera, hal ini disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, pada rapat paripurna DPRD Sulut.
Pada rapat paripurna tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey, memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD Provinsi Sulut yang berkomitmen untuk saling mendukung di dalam menyelesaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2022.
"Saya yakin dan percaya, seluruh data yang telah dianalisa dan dikaji bersama, serta berbagai penjelasan argumentatif yang telah disampaikan pada setiap rangkaian pembahasan, mampu melahirkan keputusan paripurna yang pada muaranya merampungkan dan menetapkan Ranperda ini menjadi perda," sampai Gebernur.
Dia berharap keterkaitan dan rutinitas dalam penyusunan, penyelenggaraan, bahkan pertanggungjawaban APBD yang selama ini dilaksanakan dari waktu ke waktu, dapat terus dilaksanakan secara profesional dan proporsional.
"Sekaligus dapat meningkatkan dedikasi dan komitmen bersama untuk terus melaksanakan, mengawal, dan menjaga penggunaan APBD secara berkesinambungan, berskala prioritas, objektif, serta akuntabel, demi mensukseskan program dan kebijakan strategis yangt elah disepakati, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Di ahir rapat paripurna penandatanganan brita acara kesepakatan oleh Gubernur dan pimpinan DPRD Sulut yang disaksikan Wagub Steven OE Kandouw, Sekprov Stiff Kepel, Sekwan Sandra Moniaga dan pejabat dilingkup pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut). (MarSen)
