Manado – Nama RT alias Rizal, seorang anggota Bidang Hukum (Bidkum) di Polda Sulawesi Utara, kembali mencuat ke permukaan. Bukan karena prestasi, tapi lantaran dugaan keterlibatannya dalam bisnis solar subsidi ilegal yang kian meresahkan masyarakat.
Rizal bukan nama baru dalam lingkaran mafia solar ilegal di wilayah Sulut. Pada Desember 2024, ia sempat tertangkap tangan dengan barang bukti berupa satu unit truk yang diamankan di Mapolda Sulut. Namun publik dikejutkan saat kendaraan tersebut diketahui telah "keluar" dari Polda tanpa kejelasan proses hukum lebih lanjut. Seolah kebal hukum, kasus itu pun menguap begitu saja.
Alih-alih jera, Rizal justru kembali beraksi. Berdasarkan hasil investigasi tim awak media, RT diduga kuat sebagai aktor di balik penguasaan solar bersubsidi di SPBU Tateli. Bukti berupa video dan foto menunjukkan armada dump truk putih dengan nomor polisi DB 893X LH miliknya sedang mengantri di SPBU Tateli pada 7 Mei 2025 siang. Dalam bak truk, tampak jelas tujuh drum besar yang diduga disiapkan untuk menampung ribuan liter solar subsidi.
Padahal, undang-undang sudah jelas. Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diatur dalam UU Migas No. 22 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 6 miliar.
“Saya antri dari pagi, tapi kendaraan itu langsung isi ribuan liter. Jelas merugikan kami masyarakat biasa,” ujar salah satu sopir yang ikut mengantri di SPBU Tateli.
Kini, desakan publik mengarah pada Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie. Masyarakat berharap ada tindakan tegas terhadap oknum aparat yang diduga mencoreng nama institusi Polri demi keuntungan pribadi.
"Jangan ada tebang pilih. Kalau memang bersalah, proses sesuai hukum yang berlaku," tegas salah satu warga.(Tim)
