Foto (Ist)
MANADO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado terus berbenah. Melalui Forum Komunikasi Publik Administrasi Kependudukan yang digelar Jumat (13/6) di Kantor Wali Kota Manado, instansi ini membuktikan komitmennya membangun pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas pungutan.
Kegiatan ini menghadirkan beragam elemen masyarakat: akademisi, LSM, tokoh agama, pengusaha, dan media, sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan.
Kepala Disdukcapil Kota Manado, Erwin Kontu, SH, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang dialog penting antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami ini mengurus 24 dokumen vital, dari lahir sampai meninggal, dari kawin hingga cerai. Dokumen kependudukan adalah gerbang utama untuk mengakses layanan negara: pendidikan, kesehatan, perbankan, dan lainnya,” tegas Kontu.
Dari Krisis ke Reformasi: Perubahan Nyata Disdukcapil Manado
Kontu juga mengungkap kondisi yang ia warisi saat pertama menjabat pada 2023, mulai dari tumpukan ribuan KTP belum dibagikan, hingga praktik pungli yang mencoreng citra lembaga.
Namun, dalam waktu singkat, berbagai terobosan dilakukan:
- Pelayanan dokumen tuntas 15 menit
- Digitalisasi layanan melalui ketua lingkungan
- Perluasan titik layanan hingga tingkat kecamatan
- Kerja sama dengan Pengadilan Negeri untuk perubahan data secara efisien
- Komitmen bebas pungli dan transparansi
Capaian Kinerja dan Pengakuan Nasional
Disdukcapil Manado tidak hanya berbicara soal reformasi, tetapi juga menunjukkan hasil nyata. Pada semester I tahun 2024, instansi ini memperoleh nilai 86,32 dari Kementerian Dalam Negeri (kategori Baik), penghargaan Pelayanan Publik Prima dari Kemenpan-RB, serta penilaian kualitas tinggi dari Ombudsman RI.
“Semua capaian ini bukan karena saya sendiri, ini hasil kerja tim. Tapi mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Kami perlu masukan dari masyarakat untuk terus maju,” ungkap Erwin.
Ajakan untuk Mandiri dan Melek Administrasi
Erwin juga mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir dan mengurus dokumen secara mandiri.
“Pelayanan kami dirancang untuk transparan, mudah, dan gratis. Jangan ragu, jangan takut, karena sekarang prosesnya semakin sederhana,” pungkasnya.
Forum ini ditutup dengan sesi diskusi terbuka, di mana berbagai masukan disampaikan peserta, menandakan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama pelayanan publik yang berkualitas.