Manado – Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara terasa berbeda pagi itu. Aura keseriusan berpadu dengan harapan ketika Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE, dengan suara tegas menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis yang akan menjadi penentu arah masa depan Bumi Nyiur Melambai.
Ranperda pertama menyangkut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebuah dokumen penting yang tak hanya mencatat angka, tetapi mencerminkan bagaimana pemerintah mengelola amanah rakyat. Gubernur Yulius memaparkan capaian yang cukup membanggakan: Pendapatan Asli Daerah (PAD) tembus 92,17%, disertai lonjakan pajak daerah sebesar 4,11%. Pemerintah pusat pun turut memberikan dukungan nyata, dengan transfer dana sebesar 91,52%.
Meski tantangan fiskal tak mudah, belanja daerah berhasil disalurkan sebesar 90,40%, banyak diarahkan pada infrastruktur — dari jalan raya hingga moda transportasi publik yang semakin manusiawi. Dan yang paling membanggakan, Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun 2024.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal akuntabilitas kepada rakyat,” ujar Gubernur Yulius, sembari menyebut bahwa semua temuan BPK akan segera ditindaklanjuti dengan langkah korektif termasuk mekanisme penggantian kerugian daerah.
Namun tak berhenti di situ. Gubernur Yulius melanjutkan dengan Ranperda kedua — tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Ranperda ini datang pada saat yang tepat, mengingat Sulut adalah wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dari gempa bumi dan letusan gunung api hingga banjir dan konflik sosial.
“Ini bukan hanya soal respons saat bencana datang, tapi bagaimana kita membangun ketangguhan sejak dini, dari mitigasi hingga rekonstruksi yang manusiawi,” tegasnya.
Ranperda ini tak hanya bicara bangunan tahan gempa atau sistem peringatan dini, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis dan sosial masyarakat terdampak. Gubernur memastikan, seluruh aspek pembiayaan penanggulangan bencana akan dimasukkan langsung dalam APBD, menjamin tidak hanya kesiapsiagaan, tapi juga kesinambungan.
Dalam pidatonya yang sarat semangat kolaboratif, Gubernur Yulius mengajak semua pihak — legislatif, akademisi, swasta, dan masyarakat — untuk bersinergi membangun Sulut yang lebih tangguh dan sejahtera.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita harus kerja sama, bersatu, dan bergerak cepat. Masih banyak pekerjaan rumah di depan mata, dan semua butuh keberanian serta kebersamaan,” tandasnya di akhir sambutan, disambut tepuk tangan para anggota dewan.
Dua Ranperda ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Sulawesi Utara — provinsi yang tak hanya indah secara geografis, tapi juga semakin siap menatap masa depan yang penuh tantangan.
