Manado, 1 September 2025 – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan aliansi masyarakat di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berakhir ricuh setelah bentrok dengan aparat keamanan, Senin (1/9). Massa dibubarkan paksa menggunakan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon usai negosiasi dengan wakil rakyat gagal mencapai titik temu.
Sejak pukul 13.30 WITA, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas bersama kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sulut (Amara) memulai long march dari Taman Makam Pahlawan Kairagi menuju gedung DPRD Sulut. Dengan membawa spanduk serta menyanyikan lagu-lagu perjuangan, massa menuntut evaluasi kinerja pemerintah daerah, penghapusan tunjangan anggota dewan, dan kenaikan upah minimum pekerja.
Menurut orator aksi, kenaikan harga kebutuhan pokok serta pajak yang semakin membebani masyarakat menjadi alasan utama mereka turun ke jalan. “Kami datang bukan untuk gaduh, tapi untuk menyampaikan suara rakyat yang terhimpit,” teriak salah satu perwakilan mahasiswa dari atas mobil komando.
Namun hingga pukul 17.40 WITA, tak satu pun anggota DPRD menemui massa secara langsung. Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen, hanya menawarkan dialog terbatas dengan 10 perwakilan mahasiswa, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Demonstran bersikeras seluruh peserta aksi harus diizinkan masuk ke halaman dewan.
Situasi semakin memanas. Aparat kepolisian dan TNI yang dipimpin Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langie serta Kapolres Manado Kombes Pol Irham Halid berulang kali mengimbau massa agar tertib. Namun, saat memasuki pukul 18.00 WITA, aparat akhirnya mengambil langkah represif.
Gas air mata ditembakkan, water cannon dikerahkan, sementara sebagian mahasiswa melempar botol air mineral dan benda lainnya ke arah barikade polisi. Bentrokan pun tak terelakkan. Lalu lintas di kawasan Jalan Piere Tendean (Boulevard) lumpuh total hingga polisi mengalihkan arus ke sejumlah jalur alternatif.
Koordinator aksi menegaskan, unjuk rasa ini murni sebagai kritik atas kebijakan pemerintah. “Tunjangan anggota dewan tidak pantas dinaikkan ketika masyarakat sedang kesulitan. Kami akan terus melanjutkan perjuangan ini,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dari Jakarta memerintahkan TNI-Polri bersikap tegas menghadapi aksi anarkis, namun tetap membuka ruang dialog. Ia juga memastikan kebijakan pencabutan tunjangan anggota DPR resmi berlaku mulai September 2025.
Kericuhan di Manado ini menyisakan pertanyaan besar: sejauh mana DPRD Sulut benar-benar responsif terhadap aspirasi rakyat? Di tengah ketegangan, harapan masih tertuju pada jalur dialog agar bentrokan serupa tak kembali terulang.
