MANADO – Kesemrawutan kota kini semakin diperparah dengan maraknya tiang provider internet My Republik yang menjamur tanpa izin resmi. Pemasangan tiang-tiang tersebut, yang bahkan merambah hingga ke perumahan Griya Paniki Indah, dinilai sebagai bentuk arogansi perusahaan yang meremehkan aturan pemerintah.
Anggota DPRD Kota Manado, Reza Rumambi, dengan nada keras menyoroti persoalan ini. Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa keberadaan tiang ilegal tersebut adalah pelanggaran serius karena tidak mengantongi izin dari Dinas PUPR maupun Diskominfo.
“Ini jelas-jelas ilegal! Jangan tunggu ada korban dulu baru bergerak. PUPR dan Diskominfo harus segera turun tangan, cabut semua tiang yang berdiri asal-asalan ini. Jangan biarkan Manado jadi kota tanpa aturan!” tegas Rumambi.
Menurutnya, pemasangan tiang secara serampangan bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengancam keselamatan warga. Kabel-kabel semrawut, posisi tiang yang berdiri di bahu jalan, hingga dekat dengan rumah warga, bisa berakibat fatal jika dibiarkan terus.
Rumambi pun mendesak pemerintah kota agar tidak lembek menghadapi perusahaan provider yang nakal. “Kalau memang tidak ada izin, jangan ada kompromi. Bongkar, cabut, tindak tegas! Warga sudah resah, jangan biarkan aturan hanya jadi pajangan di atas kertas,” pungkasnya dengan nada menantang.
Kini bola panas ada di tangan Dinas PUPR dan Diskominfo Kota Manado. Publik menunggu bukti keberanian pemerintah kota—beranikah mereka menegakkan aturan, atau justru tunduk pada kepentingan korporasi?
Management My Republik ketika di mintai konfirmasi via WhatsApp menjawab akan berkoordinasi dengan mitranya untuk permasalahan pemasangan tiang.
