Manado — Ada kabar menggembirakan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling (YSK), memastikan bahwa pada tahun 2026 tidak akan ada pemotongan gaji maupun tunjangan ASN, meski Pemprov tengah melakukan langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, Jumat (24/10/2025).
“Kebijakan efisiensi yang ditempuh Pemda tidak akan menyentuh hak-hak dasar ASN,” tegas Tahlis.
“Bagi Pak Gubernur YSK, kesejahteraan ASN adalah prioritas utama. Beliau tidak menginginkan ada pegawai yang dirugikan karena penyesuaian anggaran,” tambahnya.
Menurut Tahlis, hasil perhitungan fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah cukup kuat untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai dan operasional.
“Saat ini jumlah ASN di lingkup Pemprov Sulut mencapai lebih dari 16 ribu orang, dan semua dapat terakomodir dengan baik,” ungkapnya.
Selain menjaga hak-hak ASN, Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan YSK juga sedang menyiapkan terobosan baru dalam sistem pembinaan karier ASN, lewat konsep yang dinamai “Game Karier” — sistem pengembangan karier berbasis poin kinerja.
“Setiap ASN akan memperoleh poin berdasarkan capaian dan hasil kerja mereka. Poin inilah yang akan menjadi dasar promosi jabatan dan peningkatan kesejahteraan,” jelas Tahlis.
Ia menegaskan, langkah ini tidak hanya menjamin kesejahteraan, tetapi juga menjadi dorongan moral bagi ASN untuk terus berinovasi dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Motivasi dan semangat kerja mereka harus tetap dijaga,” tutupnya.
Kebijakan tanpa pemotongan gaji ini sekaligus mempertegas komitmen Gubernur YSK untuk menjaga stabilitas kinerja birokrasi dan kesejahteraan ASN, meski dinamika fiskal daerah terus berubah.
